Monday, 22 Oct 2018 mondayreview

DPR Didesak Buka Pembahasan RUU Antiterorisme ke Publik


Pembahasan RUU Antiterorisme membutuhkan keterlibatan banyak pihak

Diskusi bertajuk 'Nasib Pembahasan RUU Antiterorisme' di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/5/2018). (Foto: Yusuf Tirtayasa/Mondayreview)

MONDAYREVIEW - Ketua SETARA Institute, Hendardi menyayangkan lambannya kinerja legislasi DPR dan Pemerintah yang belum menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Perubahan UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait terorisme sendiri mulai bekerja sejak Maret 2016.

"Alih-alih mempercepat pembahasan RUU, Pansus DPR RI justru menutup rapat sidang-sidang Pansus yang membahas RUU Antiterorisme," katanya dalam diskusi bertajuk "Nasib Pembahasan RUU Antiterorisme" di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/5/2018).

Hendardi menilai pembahasan yang semakin eksklusif di DPR jelas bertolak belakang dengan nafas partisipasi publik yang justru menuntut pelibatan banyak pihak, agar bisa menghasilkan RUU yang berkualitas dan tepat guna. Ia menegaskan RUU Antiterorisme menyangkut kepentingan kemanusiaan yang membutuhkan keterlibatan banyak aktor dan dukungan multidisiplin.

Kerja memberantas terorisme, ujar dia, membutuhkan jangkauan yang Iebih luas dan presisi dari hulu hingga hilir. "Oleh karena itu, DPR mesti membuka sidang-sidang pembahasan RUU Antiterorisme sehingga kecurigaan sejumlah pihak atas kinerja DPR bisa diminimalisir," sebut Hendardi.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf. Dirinya meminta pembahasan RUU Antiterorisme untuk diungkap ke dalam ruang publik demi meminimalisir konflik kepentingan.

"Kalo (pembahasan) itu terjadi di ruang tertutup, akan terjadi kecurigaan kepentingan. Maka penyelesaian akan terus berlarut," pungkasnya.