Monday, 28 May 2018 mondayreview

Ketua DPR Pastikan RUU Terorisme Segara Diketuk Palu


Presiden minta RUU Antiterorisme selesai paling lambat bulan Juni. Kami di DPR RI menegaskan siap untuk ketuk palu di bulan Mei ini.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

MONDAYREVIEW- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan RUU Antiterorisme akan segera disahkan pada masa sidang DPR RI di bulan Mei ini. Hal ini lantaran DPR didesak segera mengesahkan RUU tersebut karena terjadinya rentetan bom bunuh diri di Surabaya.

"Presiden minta RUU Antiterorisme selesai paling lambat bulan Juni. Kami di DPR RI menegaskan siap untuk ketuk palu di bulan Mei ini,” ujar Bamsoet dalam rilis yang diterima mondayreview.com, Selasa (15/05/18).

Bamsoet meminta, Pemerintah satu suara dalam pembahasan finalisasi revisi UU terorisme di DPR, agar bisa segera bisa disahkan. "Tinggal pemerintah menyelesaikan masalah di internalnya agar satu suara dalam menyikapi revisi UU anti terorisme ini," ungkapnya.

Selain itu, Bamsoet juga meminta aparat kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya harus mampu bertindak tegas tanpa takut melanggar hak asasi manusia (HAM). Aparat kepolisian harus menyusup masuk ke dalam sel-sel kelompok teroris. Tanpa menunggu teroris melancarkan aksi teror, aparat kepolisian bisa langsung menangkap dan memeriksa jika dirasa ada dugaan kuat dan bukti yang cukup.

Politisi Partai Golkar ini meminta pemerintah tidak ragu menutup situs maupun konten yang bermuatan radikal. Sebab, berdasarkan informasi dari Kapolri, para teroris memanfaatkan media sosial online untuk merakit bom.

Ia juga mengajak semua pihak meningkatkan kewaspadaan. Jaga diri, keluarga, maupun lingkungan sekitar terhadap ideologi radikal dan ekstrim yang dibawa oleh orang-orang tak bermoral. Para tokoh masyarakat dan pemuka agama juga diharapkan ikut ambil peran dalam menjaga keteduhan di masyarakat.

"Saya mengajak untuk menciptakan keteduhan dan keharmonisan. Para tokoh dan pemuka agama harus mencerahkan umatnya agar tak termakan isu yang dapat memecah bangsa maupun mengganggu kedamaian di Indonesia," pungkas Bamsoet.