Monday, 28 May 2018 mondayreview

Pengamat: Mayoritas Teroris Direkrut Secara Offline


9% yang mengatakan bahwa mereka bergabung dengan kelompok ekstremis via media sosial

Solahudin dalam diskusi FMB, Rabu (16/5/2018). (Foto: Yusuf Tirtayas/Mondayreview

MONDAYREVIEW - Pengamat Terorisme asal Universitas Indonesia (UI) Solahudin menuturkan media sosial memiliki peran yang cukup signifikan dalam proses radikalisasi seseorang. Utamanya di negara-negara lain dimana proses radikalisasi dan rekrutmen teroris dilakukan melalui media sosial.

"Banyak sekali kasus terutama di Eropa, orang yang tidak pernah kelihatan ikut pengajian tiba-tiba hilang dan muncul di Suriah," katanya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk 'Cegah dan Perangi Aksi Teroris' di Gedung Serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (16/5/2018).

Meski radikalisasi berlangsung melalui media sosial, namun situasi berbeda menurutnya terjadi di Indonesia. "Untuk proses rekrutmen, di Indonesia mayoritas terjadi secara offline, jadi tatap muka. Tidak dalam dunia maya, terutama proses rekrutmennya," jelas dia.

Pihaknya menanyakan pada 75 orang terduga radikal soal medium perkenalan dengan paham radikal dan cara perekrutan. Hasilnya, ada 9% yang mengatakan bahwa mereka bergabung dengan kelompok-kelompok ekstremis via media sosial.

"Sisanya 91% mengatakan bahwa mereka bergabung dengan kelompok ekstremis melalui offline. Artinya, tatap muka dan melalui forum-forum keagamaan. Jadi untuk rekrutmen offline, radikalisasi online. Itu untuk kasus di Indonesia," tutur Solahudin.

Kemudian, lanjut dia, alasan perekrutan via offline sulit ditindak lantaran di Indonesia memiliki kebebasan berekspresi. Menurutnya, menemukan pengajian-pengajian radikal sangatlah mudah.

"Ingat beberapa tahun lalu beberapa media asing meliput tentang masjid-masjid yang dijadikan tempat propaganda pengajian-pengajian ISIS. Karena kita menikmati yang namanya kebebasan berekspresi, mereka tida bisa ditindak," ucapnya.

Terlebih, Solahudin mengatakan tidak ada satu pasal-pun dalam undang-undang terkait terorisme yang bisa menjerat orang yang mempromosikan terorisme. "Sehingga mereka tidak merasa membutuhkan hal-hal yang bersifat online karena offline pun bisa mereka lakukan," pungkasnya.