Wednesday, 24 Oct 2018 mondayreview

Haris Azhar: Menjadikan UU Antiteror sebagai "Pil Ampuh" Tidak Tepat


Personil keamanan saat menjalankan tugas dan tanggungjawab memerangi terorisme harus menghormati rambu-rambu hukum dan hak asasi manusia

Haris Azhar (kiri). (Foto: Yusuf Tirtayasa/Mondayreview)

MONDAYREVIEW - Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar tidak menampik bahwa tata kelola negara dalam menanggulangi terorisme harus segera dibenahi. Hal itu untuk mencegah kembali munculnya aksi teror serta meminimalisir suasana takut dan saling curiga.

Namun demikian, Haris mengingatkan bahwa problem hukum terutama sektor keamanan harus dikaji secara mendalam dan tidak boleh diputuskan secara terburu-buru. Juga tidak boleh mendelegitimasi dan menyalahkan norma hak asasi manusia.

Ia menyatakan perumusan yang lebih komprehensif dalam strategi serta pendekatan yang lebih preventif dan mitigatif dalam memerangi terorisme patut dikedepankan.

"Menjadikan revisi UU (Anti) Terorisme sebagai satu-satunya pil ampuh yang dianggap akan mampu menghentikan tindakan terorisme dan menjadi penyebab tunggal gagalnya pencegahan atas lima peristiwa tindakan terorisme dalam dua minggu ini tidak sepenuhnya tepat," katanya dalam jumpa pers di Kantor KontraS, Jl. Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (17/5/2018).

Pendiri lembaga advokasi hukum dan hak asasi manusia Lokataru ini mengingatkan bahwa personil keamanan saat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam memerangi terorisme harus tetap menghormati rambu-rambu hukum dan hak asasi manusia, baik di level nasional maupun internasional.

Revisi undang-undang, apalagi yang mengurangi hak warga serta menambah kewenangan negara untuk membatasi hak menurutnya perlu diletakkan dalam kerangka reformasi hukum yang lebih luas.

"Perihal tidak memadainya hukum harus diuji berdasarkan praktik-praktik penerapan norma dan hukum itu sendiri yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum," imbuhnya.

Hal itu, lanjut Haris, termasuk menguji apakah kewenangan upaya paksa saat ini tidak memadai untuk menindak berbagai tindakan perencanaan, plotting, persiapan dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat yang diduga anggota kelompok teroris dan tidak terjangkau oleh norma hukum yang ada.

"Berkenaan dengan tindakan preventif oleh Pemerintah, penting dilakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap kinerja aparat keamanan, penegak hukum, badan-badan intelijen negara dan juga instansi atau lembaga terkait lainnya," tukas Haris.

Diantara yang perlu dievaluasi yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kementetian Pendidikan dan Kebudayaan dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

"Kita harus mengevaluasi, apakah selama ini Pemerintah telah menerapkan atau membuat sebuah pencegahan dan penanggulangan yang efektif, terkoordinir yang berkontributif pada upaya kontra terorisme," imbuhnya.

"Hal ini untuk pembelajaran atas kemungkinan kekurangan dan kelalaian baik langsung maupun tidak langsung dalam implementasi kebijakan kontra-terorisme selama ini, sehingga masalah tidak hanya ditumpukan pada aturan apalagi menyalahkan HAM," pungkas Haris.