Wednesday, 22 Aug 2018 mondayreview

Presiden Jokowi Diminta Abaikan Usulan Moeldoko Aktifkan Kembali Koopssusgab


POLRI, BIN, serta BNPT dinilai kurang maksimal dalam menggunakan anggaran yang dimiliki

Presiden Jokowi. (ist)

MONDAYREVIEW - Center for Budget Analysis (CBA) meminta Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi lembaga yang bertanggung jawab menangani kasus terorisme.

Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Evaluasi yang dimaksud terkait penggunaan anggaran penanggulangan aksi terorisme di tiga lembaga tersebut. Berdasarkan catatan CBA, baik POLRI, BIN, serta BNPT dinilai kurang maksimal dalam menggunakan anggaran yang dimiliki.

"Hal ini terlihat dari sebagian besar anggaran yang dimiliki tiga lembaga ini habis untuk pos anggaran tidak produktif seperti belanja pegawai," kata Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman dalam keterangan tertulis kepada media, Kamis (17/5/2018).

POLRI misalnya, dari total anggaran yang dimiliki pada 2018 sebesar Rp 95 triliun, hampir setengahnya yakni sebesar Rp 44,2 triliun habis untuk belanja pegawai. Sedangkan terkait penindakan tindak pidana terorisme, hanya dianggarkan senilai Rp 435,8 miliar.

Terakhir BNPT, dari total angagran yang dimiliki pada tahun 2018 sebesar Rp 505,5 miliar. Anggaran untuk penanggulangan teroris bidang pencegahan dianggarkan senilai 169 miliar, serta penanggulangan teroris bidang penindakan dianggarkan senilai Rp 122 miliar.

Pihaknya lantas mengkritik usulan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang meminta Presiden Jokowi mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab). "Menurut kami, hal ini tidak diperlukan karena Polisi dan BNPT masih sanggup menangani aksi teror selama ini," terang Jajang.

Pihaknya menyarankan agar Presiden Jokowi lebih baik memaksimalkan kinerja tiga lembaga tersebut yakni dengan evaluasi penggunaan anggaran yang digunakan selama ini serta memperbaiki regulasi yang masih dianggap lemah.

"Daripada mengikiti usulan genit Moeldoko yang hanya akan menambah beban APBN," pungkasnya.