Monday, 28 May 2018 mondayreview

Dilaporkan Bawaslu ke Polisi, PSI: Kami Akan Melawan Secara Hukum


PSI akan menggunakan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum. Sebab, PSI melihat ada perbedaan tafsir hukum.

Sekjen PSI, Raja Juli Antoni.

MONDAYREVIEW - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk melaporkan PSI ke kepolisian atas iklan di surat kabar jawapos yang menimbulkan dugaan mencuri start kampanye.

Namun, bersamaan dengan itu, PSI akan menggunakan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum. Sebab, PSI melihat ada perbedaan tafsir hukum.

“Materi kami tidak memuat visi dan misi serta program partai. Padahal, itulah definisi kampanye menurut Pasal 274 UU Pemilu,” kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, dalam keterangan pers di DPP PSI, Kamis (17/5/2018).

Materi itu, kata Raja, merupakan wujud komitmen PSI untuk melaksanakan pendidikan politik. Materi itu juga tidak mengandung ajakan memilih PSI.

"Kalau soal pencantuman logo ini bagian dari pertanggungjawaban. Ini polling untuk publik dan tak mungkin tak ada penanggungjawab. Makanya ada nama dan logo PSI untuk tanggung jawab," ujar Raja

Terkait pelimpahan kasus itu, PSI juga merasa dizalimi. Beberapa hari lalu ada pelaporan ke Bawaslu terhadap beberapa partai yang melakukan kampanye di berbagai media.

“Kami merasa dizalimi. Kok tidak ada tindak lanjut dari pelaporan itu? Sebagai partai baru, kami merasa dikerjain. Apakah karena kami partai baru? Apakah karena tak ada beking besar di belakang PSI sehingga kami dilakukan seperti itu?” kata Raja.

PSI juga semakin yakin dengan penzaliman terhadap PSI, karena di press release Bawaslu Temuan No. 02/TM/PL/RI/00.00/IV/2018 pada hari ini, di alinea terakhirnya mengatakan “Kepolisian segera menetapkan Tersangka”. 

“Bawaslu telah melanggar asas praduga tak bersalah. Ini jelas menunjukkan bahwa PSI menjadi target operasi atau TO dari pihak-pihak tertentu. Bawaslu pun sudah melakukan abuse of power karena memerintahkan polisi untuk mentersangkakan pimpinan PSI,” kata Raja.

PSI menggarisbawahi pula bahwa bahwa kasus ini temuan anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, di Jawa Pos dan bukan pelaporan dari masyarakat.

“Pak Afif ada di Jakarta, koran Jawa Pos terbit di Jawa Timur. Prosesnya juga sangat cepat. Pada 23 April materi itu muncul di koran, beberapa hari kemudian Pak Afif melaporkan kami,” lanjut Raja.

“Kami berharap ada perlakukan yang setara di depan hukum. Hukum jangan diskriminatif. Kalau PSI diproses, bagaimana dengan partai-partai lain?” pungkasnya.

Untuk diketahui, Ketua Bawaslu Abhan merinci, kenapa PSI harus dilaporkan ke polisi atas dasar tuduhan mencuri start kampanye. Pertama, adalah kalimat 'Ayo ikut berpartisipasi memberi masukan! Kunjungi https://psi.id/jokowi2019 Kami tunggu pendapat dan voting Anda semua'.

Selain itu, foto Joko Widodo, lambang Partai Solidaritas Indonesia, Nomor 11, alternatif calon wakil presiden dengan 12 foto dan nama, dan 129 foto dan nama calon untuk jabatan-jabatan menteri dan/atau pejabat tinggi negara. Bawaslu menilai perbuatan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni dan Wakil Sekretaris Jenderal PSI Chandra Wiguna yang memasang iklan di Jawa Pos adalah tindak pidana.

Tags