Monday, 25 Jun 2018 mondayreview

RUU Disahkan, Ini Definisi Terorisme yang Disepakati


Dalam RUU Terorisme diatur kriminalisasi tindak pidana baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Suasana jelang Rapat Paripurna Pengesahan RUU Terorisme, Jumat (25/5/2018). (Foto: Yusuf Tirtayasa/Mondayreview)

MONDAYREVIEW - Rapat Paripurna yang digelar DPR RI hari ini telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly hadir mewakili Pemerintah dalam rapat yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB itu.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme, Muhammad Syafii menyampaikan langsung laporan hasil kerja tim yang ia pimpin dalam dua tahun terakhir. Pria yang akrab disapa Romo ini mengatakan, di dalam RUU Terorisme diatur kriminalisasi tindak pidana baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

"Setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan," demikian salah satu poin ancaman pidana baru yang dibacakan Romo di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/5/2018).

Selain itu, dirinya menuturkan terdapat penambahan banyak substansi pengaturan dalam RUU ini untuk menguatkan pengaturan yang telah ada dalam UU sebelumnya, diantaranya menambah ketentuan mengenai definisi terorisme pada pasal 1 angka 2. Romo menyatakan defenisi terorisme merupakan pencapaian besar hasil kerja Pansus Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Perumusan norma definisi ini melalui mekanisme musyawarah mufakat seluruh Fraksi DPR RI dan Pemerintah," imbuhnya. Berikut definisi terorisme yang telah disepakati antara DPR dengan Pemerintah yang dibacakan Romo:

"Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi atau gangguan keamanan."

Seperti diketahui, sebelumnya pembahasan RUU terganjal masalah definisi terorisme, yakni soal penempatan frasa motif politik, ideologi dan mengancam keamanan negara. Pengesahan RUU tersebut sekaligus membuat kata "negara" dalam definisi sebelumnya dihilangkan.