Kampus Muhammadiyah betul-betul bisa mengubah jiwa, karakter dan pandangan radikal saya.

Penegak hukum harus transparan tanpa tebang pilih dalam mengusut insiden tercecernya KTP.

Kalau KTP-el itu dibakar ya aneh, bukannya seharusnya itu barang bukti awal untuk ditelusuri sehingga bisa  diketahui, itu KTP-el palsu atau asli.

Memasuki realitas virtual bukan hal yang tabu, tetapi bagaimana Muhammadiyah dapat memanfaatkannya untuk mengisinya dengan konten-konten yang baik

Trilogi Pembangunan merupakan konsep dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi dan sosial.

Indonesia tengah menghadapi era baru yang apabila tidak pandai mengelola, bisa menjadi modal sosial negatif.

Harus ditentukan apakah meneruskan atau menyempurnakan daftar mubalig Kemenag.

Mubaligh harus mendapat pendidikan dakwah digital

Penyataan Aman bukan bentuk rekayasa atau taktik untuk mendapat hukuman ringan

Ramadhan seharusnya tidak terjadi salah paham tehadap Islam, ini malah seolah-olah Islam identik dengan teorisme.

Mencalonkan mantan napi koruptor itu bunuh diri sebenarnya, jadi itu langkah blunder.

Proses hukum dan diseminasi informasi akan lebih transparan

Tiga tim akan ditempatkan di beberapa titik sekitaran Istiqlal.

BNPT ini masih sangat lemah dalam soal deradikalisasi maupun kontra radikalisme.

Disadari atau tidak, ini (paham radikal) diangkat, dijadikan bahan tausiah atau orasi bagi para mubalig yang sebenarnya moderat

Bendungan Kuningan diharapkan jadi solusi banjir bagi warga sekitar.

PTN itu menurut saya sudah hampir kena semua, dari Jakarta ke Jawa Timur itu sudah hampir kena semua.

Dari paham yang salah akan mengakibatkan timbulnya ekstrimisme terorisme.

Dunia pendidikan menjadi lahan empuk penyebaran paham intoleransi yang merupakan bibit bagi terorisme

Aksi terorisme bermula dari tiga faktor yang melatar belakangnya, yaitu faktor personal, faktor lingkungan dan faktor krisis.

Meski tak diatur secara detail, namun prinsipnya ruang itu sudah ada dalam UU Terorisme yang baru disahkan.

Keterlibatan TNI tanggulangi terorisme sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Pemerintah menyadari bahwa dalam prosesnya, RUU Terorisme tidak terlepas dari perbedaan pandangan dan pendapat baik antar fraksi maupun antara DPR dan Pemerintah

Dalam RUU Terorisme diatur kriminalisasi tindak pidana baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Pesan Islam harus didesain menyejukkan, dan Muhammadiyah perlu hadir di dalamnya.