#2019GantiPresiden Makin Populer, Ahmad Basarah: Itu Hanya Propaganda Politik

#2019GantiPresiden Makin Populer, Ahmad Basarah: Itu Hanya Propaganda Politik
Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah.

MONDAYREVIEW - Wakil Sekretaris Jendral PDI-P Ahmad Basarah menanggapi hasil survei LSI terkait tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden yang kian populer di masyarakat. Menurutnya, itu hanyalah sebatas propaganda politik dan bukan bagian dari mekanisme demokrasi memilih pemimpin.

"Kalau bicara ganti Presiden maka harus ditawarkan kepada rakyat. Siapa calon presidennya? Ini baru kita bicara mekanisme demokrasi dalam hal memilih pemimpin secara fair," kata Ahmad Basarah kepada waratawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/07/2018).

Menurut Basarah, dalam perspektif ketatanegaraan kita, sistem pemilihan umum baik itu Pilkades, Pilbup, Pilwalkot, Pilgub bahkan Pilpres, harus didaftarkan terlebih dahulu di Komisi Pemilihan Umum RI.

"Nih saya bicara di Gedung MPR yah. Yang dikaitkan dengan ganti presiden atau melanjutkan presiden, itu sudah diletakkan dalam sistim pemilu di Indonesia," tegasnya.

Sinyalemen hasil survei yg mengatakan #2019gantipresiden yang makin populer itu dinilainya tidak lebih hanya sekadar bagian dari propaganda politik dan belum masuk dalam ranah sistem pemilihan Presiden.

"Rakyat kan juga harus dididik, dgn pendidikan politik yang proporsional. Kalo kita bicara ganti presiden siapa calon penggantinya? Apa alasan-alasan mendasarnya, apa argumentasi yg akan dipakai?," terang Wasekjen PDI-P itu. 

Mengingat tanggal 4-10 Agustus 2019 pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU RI. Semua Partai Politik atau gabungan partai Partai Politik mendaftarkan calon yang akan diusung.  

"Jadi, sepanjang belum ada calon yg ditetapkan, oleh parpol atau gabungan parpol, belum ada kontestasi pemilu dalam kaitan pilpres itu sendiri," kata Ahmad Basarah.

Namun, apa yg berkembang di tengah masyarakat menurutnya tetap akan dijadikan bahan referensi, koreksi, dan introspeksi Pak Jokowi sebagai presiden yang akan maju lagi di 2019.

"Tidak ada kepemimpinan yg sempurna didunia ini. Oleh karena itu perlu saling melengkapi. Itulah gunanya demokrasi. Adanya kontrol dari masyarakat. Dan saya yakin pak jokowi adalah pemimpin yg menyediakan telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat segala macam aspirasi dan dinamika yang berkembang ditengah-tengah masyarakat kita," tutupnya.