Anggap Dipolitisasi, Jokowi Luruskan Pemahaman Keliru Soal Isu TKA

Anggap Dipolitisasi, Jokowi Luruskan Pemahaman Keliru Soal Isu TKA
Presiden Joko Widodo.

MONDAYREVIEW - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur perizinan yang berkaitan dengan TKA. Hal ini menjawab pertanyaan masyarakat dalam sebuah dialog di Masjid Jamiatul Huda, Padang, Senin (21/5).

“Di dalam peraturan di bahas bahwa Perpres yang baru itu justru mengatur ketatnya tenaga kerja asing itu masuk,” kata Jokowi, seperti dikutip dari biro pers istana, Selasa, (22/5/2018).

Jokowi memberi contoh terkait pengetatan persyaratan itu misalnya, dulu TKA tidak bayar sekarang mereka harus bayar. Ia juga menambahkan bahwa untuk jangka waktu juga saat ini dibatasi secara ketat, serta masih banyak lagi aturan yang memperketat pengawasan.

Sementara terkait, gaji TKA yang dianggap tinggi, Jokowi mengingatkan, bahwa gaji minimal mereka di negaranya sudah berada di level Rp8 juta-Rp9 juta. Tentunya mereka mau bekerja di negara lain jika mendapatkan gaji yang lebih tinggi, hal sebagaimana TKI yang mendapatkan gaji lebih jika bekerja di negara lain.

Ia juga menjelaskan, bahwa tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia itu untuk hal-hal yang kita belum memiliki skill-nya. Tapi, lanjut dia, mereka juga tidak akan lama di Indonesia, hanya beberapa bulan saja.

“Menggaji mereka itu di sini perusahaan tentu tidak akan kuat, gajinya lebih mahal mereka dibanding kita. Jadi logika itu enggak masuk,” tegas Jokowi.

Karena itu, Presiden meminta agar isu-isu seperti itu sering difilter, benar atau tidaknya, logis atau tidaknya, atau apakah itu dipolitisasi “Kalau pun masuk ya enggak apa kita terima. Tapi kok logikanya enggak masuk, ya jangan dipaksakan untuk masuk, kembali lagi ini urusannya politik,” ucap Jokowi.