Apa Lagi Setelah Demokrasi Kebablasan?

Apa Lagi Setelah Demokrasi Kebablasan?
Pemilihan Umum

MONDAYREVIEW.COM – Dalam acara pelantikan DPP Partai Hanura, Rabu (22/2), Presiden Joko Widodo mengatakan demokrasi kita sudah kebablasan. “Demokrasi yang berkembang saat ini memang sudah kebablasan. Aliran-aliran ekstremis hingga ujaran kebencian, saling hujat dan fitnah terus berkembang. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dijalankan dengan optimal,” tutur Presiden Joko Widodo.

Bukan kali ini saja demokrasi di Indonesia dipertanyakan. Semenjak dahulu demokrasi di negeri ini pada suatu titik waktu dipertanyakan dan digugat. Demokrasi sendiri secara sederhana adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan didelegasikan kepada para politikus yang terpilih melalui mekanisme pemilu.

Jika melacak ke waktu yang lampau, Sukarno di awal-awal kemerdekaan, sempat hanya menginginkan adanya satu partai politik saja di Indonesia. Ide ini ditentang oleh para founding fathers lainnya seperti Hatta dan Sjahrir. Indonesia pun menganut sistem multi partai yang memungkinkannya berkembang berbagai politik aliran.

Pemilu 1955 yang berjalan secara jujur dan adil memberikan legitimasi bagi partai politik di parlemen, dewan konstituante, dan pemerintahan. Indonesia sendiri di rentang 1950-1959 menganut sistem demokrasi liberal dengan format parlementer. Ketatnya 4 partai politik teratas yakni PNI, Masyumi, NU, PKI turut menyumbang jatuh bangunnya kabinet di masa itu.

Presiden Sukarno pun sebelum mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah menunjukkan tanda-tanda akan menjurus otoritarianisme. Hal itu terlacak dari pengunduran diri Hatta sebagai Wakil Presiden karena menganggap tak bisa beriringan jalan lagi dengan sang presiden, serta pernyataan Sukarno yang menyatakan akan menguburkan partai-partai politik.

Demokrasi Terpimpin pun mulai dihela pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi yang coba dipimpin oleh Pemimpin Besar Revolusi. Yang terjadi adalah pembungkaman terhadap oposisi, pembredelan pers, pembubaran partai politik yang berseberangan. Checks and balances kekuasaan pun tak terjadi di masa Demokrasi Terpimpin.

Hingga akhirnya Demokrasi Terpimpin itu tumbang menyurut seiring Gerakan 30 September 1965. Sukarno pun perlahan-lahan turun elektabilitas kekuasaannya hingga dibukalah tirai episode bernama Orde Baru.

Berkaca dari episode tersebut, maka sudah selayaknya pernyataan Presiden Joko Widodo ini perlu dikawal dan dimaknai dengan benar-benar. Jika masa sekarang ini menurut Presiden adalah ‘demokrasi kebablasan’, lalu langkah apa berikutnya yang akan diambil?

Masih di acara pelantikan DPP Partai Hanura pada Rabu (22/2), Presiden Jokowi juga memberikan resep mengatasi demokrasi yang kebablasan.

“Kuncinya dalam demokrasi yang kebablasan adalah penegakan hukum. Aparat hukum harus tegas tidak perlu ragu,” kata Jokowi.

Tentu yang kita harapkan bukanlah sejarah demokrasi yang berulang. Demokrasi Liberal menurut Sukarno pun telah kebablasan serta tidak sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Namun apa yang dilakukan Presiden Sukarno kemudian justru menjadi otoriter dan mengalami penurunan serius dalam penerapan demokrasi substansial.

Maka begitu pun dengan Presiden Jokowi. Jika menganggap demokrasi yang sekarang telah kebablasan, jangan sampai menggunakan instrumen hukum untuk memberangus pihak yang berseberangan dengannya. Penegakan hukum haruslah adil dan tidak tebang pilih. Hukum pun jangan dijadikan alat pemukul untuk menyingkirkan suara oposisi.

Sukarno telah menempuh jalan yang keliru di masa lampau. Tentu Jokowi semoga tidak menempuh jalan yang setipe yang seolah-olah mengeluhkan jalannya demokrasi sembari menyusun pilar-pilar otoritarianisme. Belajarlah dari sejarah, Pak Presiden.