AS Membalas Kebijakan Pajak Digital Prancis

AS Membalas Kebijakan Pajak Digital Prancis
trump dan macron (c) rcinet.ca


MONDAYREVIEW.COM – Perang di dunia perdagangan antar negara kembali terjadi. Kali ini terjadi pada Perancis dan Amerika Serikat Perusahaan teknologi AS seperti Google, Apple, Facebook dan Amazon sekarang dikenai pajak digital atas pendapatan masing-masing sebagai akibat dari undang-undang yang ditandatangani menjadi undang-undang minggu ini oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Tentu AS tak tinggal diam. Kebijakan perdagangannya akan cepat merespon situasi yang tak menguntungkannya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa AS akan menghantam Prancis segera dengan "tindakan timbal balik yang substansial" setelah Paris mengumumkan pajak yang ditujukan untuk perusahaan teknologi AS. Naluri dan urat dagang Trump tersengat dan cepat menyiapkan balasannya.

Cuitan Trump bernada sengit. Jika ada yang memungut pajak dari mereka, itu haruslah negara asal mereka, AS. Kami akan mengumumkan tindakan timbal balik yang substansial terhadap kebodohan Macron segera. Demikian akun resmi Presiden flamboyan itu berkicau.  

Kantor Berita Reuters pekan lalu melansir pernyataanTrump yang berbicara dengan Macron dan menyatakan keprihatinan tentang pajak layanan digital yang diusulkan negara itu, kata Gedung Putih.

Juru bicara Gedung Putih Judd Deere mengatakan AS "sangat kecewa dengan keputusan Prancis untuk mengadopsi pajak layanan digital dengan mengorbankan perusahaan dan pekerja AS. Langkah sepihak Perancis tampaknya menargetkan perusahaan teknologi AS inovatif yang menyediakan layanan di sektor ekonomi yang berbeda. "

Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) bulan lalu mengatakan akan mengadakan sidang pada 19 Agustus dalam penyelidikan pajak baru yang direncanakan Perancis pada perusahaan teknologi besar setelah Trump memerintahkan penyelidikan pajak, yang dapat menyebabkan AS memberlakukan baru tarif atau pembatasan perdagangan lainnya.

USTR mengatakan pungutan itu "kebijakan pajak tidak masuk akal". Rencana tersebut berangkat dari norma pajak karena "ekstrateritorialitas; pendapatan pajak bukan pendapatan; dan tujuan menghukum perusahaan teknologi tertentu untuk kesuksesan komersial mereka," katanya.

USTR menambahkan bahwa pernyataan oleh pejabat Perancis menunjukkan pajak akan "jumlah diskriminasi secara de facto terhadap perusahaan-perusahaan AS ... sambil membebaskan perusahaan-perusahaan kecil, terutama yang hanya beroperasi di Perancis".

Pajak ini akan berlaku surut sejak awal 2019. USTR mengatakan bahwa mempertanyakan kewajaran pajak. Dua minggu lalu, Senat Prancis menyetujui retribusi tiga persen yang akan berlaku untuk pendapatan dari layanan digital yang diperoleh di Perancis oleh perusahaan-perusahaan dengan lebih dari 25 juta euro ($ 28 juta) dalam pendapatan Prancis dan 750 juta euro ($ 836 juta) di seluruh dunia.

Negara UE lainnya termasuk Austria, Inggris, Spanyol dan Italia juga telah mengumumkan rencana untuk pajak digital mereka.

Mereka mengatakan retribusi diperlukan karena perusahaan internet multinasional besar seperti Facebook dan Amazon saat ini dapat membukukan keuntungan di negara-negara pajak rendah seperti Irlandia, di mana pun pendapatan itu berasal.

Tekanan politik untuk merespons telah meningkat ketika pengecer lokal secara online dan di toko batu-dan-mortir telah dirugikan.