Balad Jokowi Mendukung Pengelolaan Utang Pemerintah RI Secara Produktif dan Hati-hati

Balad Jokowi Mendukung Pengelolaan Utang Pemerintah RI Secara Produktif dan Hati-hati

 

MONDAYREVIEW.COM – Koordinator Pusat Balad Jokowi HM Muchlas Rowie menegaskan bahwa kritik atas tingginya utang Pemerintah dan BUMN wajar saja dalam kontestasi politik. Pemilih dan publik pada umumnya akan dapat menilai apakah utang tersebut dimanfaatkan secara produktif atau tidak. Sebagaimana penjelasan Kementerian Keuangan yang menyebut utang pemerintah masih dalam keadaan aman dan dikelola secara hati-hati.

Percepatan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan mengingat ketertinggalan Indonesia dalam hal tersebut. “Kebijakan Pemerintah sebelumnya tentu bukan tanpa arti, namun perlu ditingkatkan dengan signifikan agar mampu mendorong investasi dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Semua itu akan berujung pada tercapainya tujuan nasional untuk mensejahterakan rakyat,” kata Muchlas Rowie.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti (5/1/2019) mengatakan bahwa perbandingan kondisi utang Indonesia dengan negara-negara yang sebaya dengan Indonesia membuktikan hal tersebut. Bahkan dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, kondisi utang Indonesia jauh lebih baik.

Pada tahun 2018, ujar Nufransa, rasio utang per kapita Pemerintah Indonesia adalah sebesar US$ 1.147 dengan rasio utang per PDB sebesar 30 persen. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan Thailand yang U$D 2.928 perkapita dengan rasio utang 42 persen per PDB.

Angka itu juga lebih rendah dari utang Malaysia yang sebesar US$ 5.898 perkapita dengan rasio utang 55 persen per PDB, juga utang Filipina yang sebesar US$ 1.233 per kapita dengan rasio utang 40 persen per PDB.

Pembayaran utang pemerintah tidak hanya berasal dari pajak, namun juga dari hasil investasi pemerintah, penerimaan negara bukan pajak, royalti, dan lainnya. Jadi tidak benar kalau disebutkan bahwa semakin besar utang Indonesia maka rakyat akan semakin terbebani dengan besarnya pajak yang harus dibayar.

“Kalau Jokowi sekedar melakukan pencitraan tentu akan memilih main aman saja. Tak perlu membangun infrastruktur yang dampaknya dirasakan jangka panjang, ” pungkas Muchlas yang bersama para relawan Balad Jokowi Jabar Banten sedang menyiapkan Rapat Koordinasi pekan ini.