Brexit dan Dampaknya Bagi Inggris dan Asia

 

MONDAYREVIEW.COM – Hasil referendum Brexit dua tahun lalu mulai mengguncang dunia. Bila pada akhirnya parlemen Inggris menyetujui, maka akan berakhirlah kebersamaan Inggris dalam satu tenda besar Uni Eropa. Kesepakatan yang bisa membawa dampak kerugian tak kurang 100 M Poundsterling.

Bagi negara-negara Asia diperkirakan dampaknya tidak banyak. Hanya Jepang dan India yang mungkin terpengaruh. Produk Teknologi Informasi India cukup banyak yang memiliki pasar ekspor di Inggris. Sementara Jepang memiliki pabrik Toyota yang berbasis di Inggris untuk 90% ekspor ke Eropa. Dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, maka ada potensi pengenaan tarif sebesar 10% produk dari Inggris yang masuk ke negara-negara anggota Uni Eropa.    

Inggris bergabung dengan cikal bakal Uni Eropa pada tahun 1973, tetapi para politisi Inggris selalu bersikap ambivalen tentang blok tersebut. Masalah ini telah lama memisahkan kedua partai besar di Inggris, Konservatif dan Partai Buruh, dan hal itu menjadi faktor yang sangat memecah-belah di antara anggota Partai Konservatif. Bulan Juni 2016, mantan Perdana Menteri Inggris David Cameron memutuskan untuk menyelesaikan pertanyaan dengan referendum nasional Ya atau Tidak.

Cameron berkeyakinan bahwa Inggris tidak akan bersedia menghadapi risiko dengan meninggalkan Uni Eropa. Dia salah. Lima puluh dua persen warga Inggris memilih Brexit, sedangkan 48 persen sisanya menolak

Mereka kemudian menghadapi kesulitan: Pihak yang berampanye untuk keluar dari blok itu berjanji akan “mengambil kembali kendali” dari Eropa tetapi tidak pernah menjelaskan bagaimana caranya. Para anggota perlemen yang mendukung agar Inggris tetap tinggal di Uni Eropa kemudian merasa terluka karena telah kehilangan suara dan menuduh para Brexiteer berbohong dan melakukan praktik xenofobia.

Theresa May menggantikan Cameron dan ditugasi untuk menegosiasikan kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa. Tantangan terbesarnya adalah membangun dukungan di dalam negeri.

Satu faksi pro-Brexit telah memperjuangkan Brexit yang berlangsung lancar, sehingga Inggris akan mendapatkan kembali kedaulatan atas perdagangan dan imigrasi, sementara membebaskan lembaga-lembaga Uni Eropa, termasuk Mahkamah Internasional, yang menjadi masalah khusus bagi mereka.

Pihak-pihak yang lain lebih berharap agar dapat mempertahankan kedekatan hubungan ekonomi dengan Uni Eropa, bahkan jika hal itu berarti berbagi kontrol dengan UE.

Dengan Inggris dijadwalkan akan keluar dari blok pada tanggal 29 Maret 2018, May telah berusaha untuk menengahi kompromi demi menghindari Brexit yang kacau yang dapat menyebabkan pelabuhan diblokir, maskapai penerbangan tak bisa terbang, dan menipisnya persediaan makanan dan obat-obatan. Itu adalah rancangan yang dipresentasikan May pada hari Rabu (14/11).