Didukung Jadi Capres, Prabowo Tandatangani 10 Tuntutan Buruh

Didukung Jadi Capres, Prabowo Tandatangani 10 Tuntutan Buruh
Foto : Penandatanganan tuntutan KSPI oleh Prabowo Subianto.

MONDAYREVIEW - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menandatangani kontrak politik yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Kontrak politik tersebut dibuat lantaran KSPI telah mendeklarasikan untuk mendukung Prabowo pada Pilpres 2019.

"Perjanjian ini, apabila saya terpilih sebagai presiden, saya akan menjalankan kebijakan yang mensejahterakan rakyat dan kaum buruh. Mereka menyampaikan sepuluh tuntutan," kata Prabowo di hadapan puluhan ribu anggota KSPI di Istora Senayan, Jakarta, (1/4/2018).

KSPI mengajukan tuntutan yang dinamakan Sepultura atau Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat, yang ditandatangani oleh Prabowo sebagai kontrak politik. 

Menurut Prabowo, isi tuntutan itu merupakan yang sedang diperjuangkannya. Salah satunya membela golongan lemah dan miskin. 

"Sepuluh tuntutan itu bagian dari perjuangan saya sebagai salah satu pimpinan gerakan yang membela golongan lemah, miskin, dan tertindas," tegas Prabowo.

Adapun isi tuntutannya sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya beli pekerja buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum pekerja buruh dan masyarakat, dengan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2016 dan menambah jumlah jenis barang dasar kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60 KHL menjadi 84 KHL berdasarkan perundingan pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.

2. Merevisi PP Nomor 45 tahun 2015 tentang Program Penyelenggaraan Jaminan Pensiun berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima buruh minimal 60 persen dari upah.

3. Menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi buruh, honorer, dan masyarakat yang kurang mampu.

4. Menghentikan perbudakan modern berkedok honorer, pemagangan, dan outsourcing.

5. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mencabut perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang merugikan buruh Indonesia.

6. Mengangkat guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dan meningkatkan upah minimun bagi guru swasta, honorer, pendidikan anak usia dini, dan madrasah.

7. Melaksanakan wajib belajar 12 tabun dan alokasi APBN untuk beasiswa anak pekerja buruh hingga perguruan tinggi bagi yang berbakat dan berprestasi.

8. Menyediakan transportasi publik murah bagi buruh dan rakyat tidak mampu, serta memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua untuk jadi angkutan umum san menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online yang menjadi mitranya, serta hak atas perjanjian kerja bersama.

9. menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka nol persen.

10. Meningkatkan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada buruh dan rakyat tidak mampu, serta menjadikan koperasi badan usaha milik negara, daerah sebagai sumber penguatan ekonomi nasional. Serta memastikan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bagi kemakmuran negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.