Dilema Presidential Threshold

Dilema Presidential Threshold
Presidential threshold sebesar 20% ditetapkan dalam rapat paripurna DPR Jumat dinihari (Monday Review/K.A.M.Darwis)

MONDAYREVIEW.COM – Presidential threshold sebesar 20 persen telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR, Jumat (21/7) dini hari. Alotnya rapat paripurna DPR tersebut tercermin dari empat fraksi yang memutuskan untuk menarik diri dari rapat paripurna yakni Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN.

Rapat paripurna tersebut sendiri memutuskan disetujuinya paket A yang terdiri atas ambang batas presiden 20 hingga 25 persen, ambang batas parlemen empat persen, sistem pemilu terbuka, jumlah besaran kursi tiga hingga 10, dan konversi suara saint lague murni.

Dari pihak pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah ingin konsisten seperti pemilu sebelumnya dimana presidential threshold sebesar 20%.

"Iya, pemerintah ingin konsisten, ini kan, parlemen itu demokrasi berjalan dan itu seperti kita ulangi bahwa 20 persen berarti tidak ada perubahan. Itu bagus supaya ada konsistensi karena pemilu yang lalu 20 persen, sekarang juga, sebelumnya 20 persen, jalan kan?" kata Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (21/7) seperti dilansir Antara.

Sementara itu dari pihak yang kontra terhadap presidential threshold sebesar 20%, Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid menyatakan memilih presidential threshold sebesar 0%, bukan 20% dikarenakan sesuai dengan UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Kami memilih nol persen. Karena itulah menurut kami sesuai dengan komitmen terhadap pemilihan presiden yang disepakati secara serentak sesuai dengan apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi," ujar Hidayat Nur Wahid saat ditemui di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (20/7).

Dengan diputuskannya paket A dari rapat paripurna Jumat dinihari tadi, bukan berarti dilema selesai. Dikarenakan pihak partai politik seperti Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN, ataupun masyrakat sipil dapat mengujinya di Mahkamah Konstitusi. Di samping itu konstelasi politik hingga menjelang hari-H juga akan menentukan seperti apa bangunan koalisi yang akan dibangun dalam pemilihan presiden tahun 2019.