Hilangkan Tumpang Tindih Wujudkan BUMN Kluster Pangan

Hilangkan Tumpang Tindih Wujudkan BUMN Kluster Pangan
Erick Tohir/ Antara

MONDAYREVIEW.COM – Tumpang tindih antar BUMN dalam menggarap sektor . pangan menjadi salah satu penghambat dalam perannya memperkuat ketahanan pangan. Di tengah pandemi yang diperkirakan akan berakibat panjang pada kondisi ekonomi dunia maka perhatian pada ketahanan pangan menjadi prioritas utama negara. Termasuk BUMN sebagai korporasi yang dapat segera diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik.

BUMN semestinya dapat menekan kartel pangan. Bukan sebaliknya menjadi bagian dari kartel pangan itu sendiri. Kebutuhan beras, gula, garam, daging, dan berbagai komoditas lainnya sedapat mungkin tersedia bagi industri dan rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Dan BUMN memiliki peran penting sebagai pelaku usaha yang tidak sekedar mengejar laba.

Rencana dan langkah Kementerian BUMN tengah menjadi sorotan. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya untuk membangun ketahanan pangan nasional. Misalnya PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)] akan difokuskan untuk dukung pangan. Lantas diupayakan pula sinergi pupuk perkebunan dengan pertanian yang mengarah pada pemetaan yang tepat.  

Sejumlah BUMN seperti PTPN, RNI, dan Sang Hyang Seri dipandang perlu untuk disinergikan dalam BUMN kluster pangan. Pembentukan klaster pangan dimaksudkan untuk membangun ekosistem industri pangan itu sendiri. Sehingga, BUMN pangan ini nantinya saling terhubung.

Erick Thohir mengharapkan BUMN bidang pangan dapat melaksanakan tugasnya sehingga turut mempercepat upaya Indonesia untuk memperbaiki ketahanan pangan nasional. Sejumlah gagasan dan langkah penting yang diambil Kementerian BUMN dapat dirangkum sebagai berikut :

  1. Sinergikan BUMN pupuk, perkebunan, dan pertanian untuk mencapai tujuan ketahanan pangan nasional. Subsidi pupuk bukan buat korporasi namun harus tepat dirasakan oleh petani.
  2. Peran Perum Bulog, Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan PT Berdikari (Persero) perlu dipetakan dan difokuskan agar tidak tumpang tindih.
  3. BUMN harus mampu mendorong swasembada gula. Lahan sekitar 130 ribu hektare dan 140 ribu hektare plasma milik masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gula untuk konsumsi.
  4. Dorong produksi garam untuk memenuhi kebutuhan industri. Juga investasi industri garam di luar negeri. Perusahaan garam BUMN diberi kesempatan untuk mulai melihat potensi investasi di luar negeri untuk garam industri. Ada kesulitan garam industri. Di luar negeri garamnya ada dari padang pasir. Walau impor tetapi barang kita juga.

Berbagai rencana strategis itu tak semudah membalik telapak tangan. Dalam membangun ketahanan pangan membutuhkan waktu 1-2 tahun. Besar harapan publik agar ekonomi kita dapat kembali pulih seiring keberhasilan dunia mengatasi pandemi Covid-19.

Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan tiga komoditas pangan, yakni daging sapi, bawang putih dan gula masih memerlukan pasokan melalui impor karena produksi dalam negeri belum mencukupi permintaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam webinar bertajuk Ketahanan Sosial Ekonomi Dalam Tatanan Kehidupan Normal Baru, di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempata itu Daniel menyampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri, pemerintah memprioritaskan untuk mengimpor daging kerbau dari India sebanyak 40 ribu ton. Pengalihan impor daging sapi ke impor daging kerbau ini disebabkan karena mahalnya harga daging sapi.

Daniel juga menyampaikan bahwa Iimpor bawang putih karena produksi bawang putih dalam negeri hanya mencukupi 10 persen hingga 20 persen kebutuhan dalam negeri. Sebanyak 100 ribu ton bawang putih impor dari Cina dan India sudah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Sudah didatangkan 100 ribu ton (bawang putih impor), didistribusikan melalui Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, dan Tanjung Perak. Di Jateng dan Jatim harga bawang putih sudah di bawah Rp20 ribu per kilogram.

Untuk pemenuhan gula konsumsi dalam negeri, Daniel menegaskan bahwa tercatat ada 150 ribu ton gula kristal putih impor yang masuk ke Indonesia. Selain impor, Pemerintah juga memberlakukan kebijakan konversi gula rafinasi menjadi gula konsumsi. Sebanyak 325 ribu ton gula hasil konversi gula rafinasi menjadi gula konsumsi sudah didistribusikan ke masyarakat.

Sementara itu Bank Dunia memberikan pandangan bahwa untuk membangun sistem keamanan pangan yang tepercaya dan berwibawa membutuhkan pengawasan atas bahaya atau risiko yang transparan dan komprehensif, komunikasi terencana untuk wabah dan krisis, dan hubungan yang baik dengan masyarakat dan lembaga yang terlibat dalam keamanan pangan.

Rekomendasi keseluruhan dari laporan ini adalah untuk mengembangkan sistem berbasis risiko menggunakan prinsip-prinsip penilaian risiko, manajemen risiko dan komunikasi risiko sebagaimana ditetapkan oleh FAO / WHO. Rekomendasi tersebut selaras dengan Strategi Nasional untuk Keamanan Pangan dan akan membantu mewujudkan tujuan spesifiknya.

Rekomendasi berikut adalah kuncinya:

  1. Penilaian risiko adalah evaluasi ilmiah dari efek kesehatan yang diketahui atau potensial yang dihasilkan dari paparan manusia terhadap bahaya bawaan makanan.
  2. Memperkuat sistem pengawasan dan pengawasan keamanan pangan nasional
  3. Memperbaiki manajemen data untuk mengisi kebutuhan akan bukti yang lebih baik tentang risiko, dampak, dan biaya penyakit bawaan makanan dan kemanjuran dan manfaat biaya intervensi.
  4. Mengembangkan database bisnis makanan sesuai dengan profil risiko mereka untuk memahami dan menargetkan intervensi dan penegakan hukum yang efektif.