Indonesia Naik Peringkat Masuk Negara Transparan dan Kooperatif Bidang Perpajakan

Indonesia Naik Peringkat Masuk Negara Transparan dan Kooperatif Bidang Perpajakan
Ilustrasi foto/ist

MONDAYREVIEW - Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan, bahwa The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes telah meberikan penilaian terhadap Indonesia dengan Largely Compliant dari sebelumnya Partially Compliant. 

Penilaian yang dilakukan oleh 153 negara anggota Global Forum tersebut merupakan salah satu syarat agar Indonesia tidak digolongkan masuk ke dalam negara-negara yang tidak transparan atau kooperatif untuk tujuan perpajakan oleh.

"Dengan demikian, Indonesia akan terhindar dari berbagai sanksi (defensive measures) yang diterapkan oleh Global Forum dan European Commission bagi negara-negara yang tidak transparan atau kooperatif untuk tujuan perpajakan." Ungkap keterangan tertulis Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Kamis, (2/8).

Penilaian Global Forum dilakukan dengan cara membandingkan standard internasional dengan keadaan di Indonesia termasuk sisi legislasi dan pelaksanaan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan berdasarkan permintaan, yang disimpulkan berdasarkan hasil kuesioner, masukan dari negara-negara lain (peers input), on-site visit, dan Peer Review Group Meeting

Peningkatan peringkat ini berarti juga meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20 secara khusus dan sebagai anggota warga dunia secara umum. Meningkatnya kepercayaan negara-negara atau organisasi internasional kepada Indonesia dapat meningkatkan peluang kerjasama internasional dalam berbagai bidang.

Dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil positif ini, Indonesia akan terus berusaha melanjutkan reformasi perpajakan termasuk menyusun legislasi yang memadai serta implementasi legislasi yang efektif sesuai standard internasional. 

"Hal ini demi mewujudkan komitmen global Indonesia untuk memberantas penghindaran dan pengelakan pajak, memerangi tindak pidana pencucian uang, dan mendukung pemberantasan pendanaan terorisme," tulis Dirjen Pajak.