Jurus Pemulihan UMKM di ASEAN

Jurus Pemulihan UMKM di ASEAN
Ilustrasi/DI

PANDEMI COVID-19 telah memberikan dampak bagi perekonomian berbagai negara, termasuk di kawasan ASEAN. Singapura sebagai salah satu negara ASEAN yang memiliki performa ekonomi yang lebih baik dibandingkan negara ASEAN lainnya juga tidak luput terkena dampaknya. Pelemahan ekonomi ini terjadi di beberapa sektor, terutama yang terhubung dengan pasar di luar negeri seperti manufaktur dan perdagangan grosir yang mengalami penurunan permintaan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini juga mengalami kendala pada rantai pasokannya sebagai akibat penutupan pabrik dalam jangka waktu yang lama.

Serupa dengan sektor manufaktur, sektor pariwisata dan transportasi lokal di ASEAN juga mengalami pukulan hebat akibat turunnya jumlah kunjungan wisatawan terutama yang berasal dari Tiongkok. Negara-negara di kawasan ASEAN termasuk tujuan destinasi wisata dunia yang sangat menarik, dimana sektor travel dan turisme memiliki peran penting bagi ekonomi dan berkontribusi sebesar 12,6% terhadap perekonomian ASEAN pada 2018. Kamboja, Filipina, dan Thailand menempati negara dengan komposisi PDB, lapangan kerja, dan penerimaan eksport yang paling besar dari kedua sektor ini (ASEAN Policy Brief, 2020). United Nation World Tourism Organization (UNWTO) mencatat, sektor pariwisata memang lebih rentan dan yang paling terpuruk di masa COVID-19. Terlebih, 80% pelaku usaha sektor pariwisata adalah UMKM yang mengandalkan pada ribuan mata pencaharian yang sangat rentan terkena dampak dari pandemi.

Indonesia juga tak luput menjadi korban. Menurut catatan The Telegraph pada tahun 2017, Indonesia masuk dalam 20 negara dengan destinasi pariwisata yang memiliki pertumbuhan tercepat dalam hal pengembangan destinasi, dengan data persentase pertumbuhan sebesar 15,5%. Pada 2019, kegiatan pariwisata berhasil meraup devisa sebesar 19,29 miliar dolar AS dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebanyak 16,1 juta jiwa. Maknanya, distrupsi dalam masa pandemi memiliki dampak yang tidak kecil bagi kelangsungan sektor usaha kecil dan menengah sektor pariwisata di berbagai negara.

Usaha kecil dan menengah dan sektor informal merupakan sektor yang terpukul akibat goncangan ekonomi saat ini. Pelaku di sektor ini diperkirakan berjumlah 1,3 miliar orang atau dua pertiga dari jumlah tenaga kerja di kawasan Asia Pasifik. ILO memperkirakan dampak krisis COVID-19 telah menghilangkan jam kerja global sebanyak 195 juta pekerja penuh waktu pada kuartal kedua 2020, dimana 125 juta di antaranya berada di Asia dan Pasifik (UNDP, April 2020). Kondisi ini tidak hanya dialami oleh negara-negara miskin dan berkembang, tetapi juga negara maju. Eropa misalnya, keterpurukan yang dialami sektor UMKM diperkirakan telah menyumbang terhadap peningkatan penggangguran di kawasan sebanyak 3%-5%. Pandemi Covid-19 juga telah menyebabkan usaha kecil di Amerika mengurangi 40% pekerjanya. Begitu besar dampak ekonomi yang dirasakan di masa pandemi sehingga sektor UMKM yang biasanya memiliki tingkat daya tahan yang tinggi serta katup pengaman bagi lapangan kerja pada setiap krisis ekonomi dunia, harus tumbang dan memerlukan bantuan.

Ada beberapa cara pandemi coronavirus mempengaruhi UMKM, terutama dari sisi penawaran dan permintaan. Di sisi penawaran, perusahaan umumnya mengalami pengurangan pasokan tenaga kerja, karena pekerja terpapar penyakit atau memilih untuk menjaga keluarga atau anak-anak di rumah. Langkah-langkah untuk mengatasi penyakit, seperti penutupan sekolah dan pembatasan mobilitas orang melalui penguncian dan karantina juga menyebabkan gangguan dan penurunan kapasitas usaha UMKM. Selain itu, rantai pasokan juga terganggu dan menyebabkan UMKM kekurangan suku cadang dan barang-barang yang bisa dijual. Sementara, tidak semua sektor UMKM telah terhubung dengan ekosistem digital. Di Indonesia misalnya, dari sekitar 64 juta populasi UMKM, baru 13 persen saja yang telah menjadi bagian ekosistem digital. Sedang 87 persen masih mengandalkan aktivitas usahanya lewat interaksi fisik.

Di sisi permintaan, hilangnya permintaan dan pendapatan yang dramatis dan tiba-tiba untuk UKM sangat memengaruhi kemampuan mereka untuk berfungsi, dan/atau menyebabkan kekurangan likuiditas yang parah. Lebih jauh, konsumen mengalami kehilangan pendapatan, ketakutan akan penularan dan meningkatnya ketidakpastian, yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran dan konsumsi. Efek ini diperparah karena pekerja diberhentikan dan perusahaan tidak dapat membayar gaji. Beberapa sektor, seperti pariwisata dan transportasi, sangat terpengaruh, juga berkontribusi pada berkurangnya kepercayaan bisnis dan konsumen. Secara umum, kondisi ini menggambarkan bahwa UMKM cenderung lebih rentan terhadap kebijakan 'jarak fisik/sosial' daripada jenis perusahaan lainnya.

Stimulus ekonomi bagi UMKM di ASEAN

UMKM merupakan pemain ekonomi yang penting di kawasan, lebih dari 96% dari semua jenis perusahaan di ASEAN adalah UMKM. Di masing-masing negara anggota, mereka menyumbang sebagian besar dari jumlah pelaku usaha, mulai dari 88,8% (di Myanmar) hingga 99,9% (di Indonesia dan Laos). Mereka juga merupakan tumpuan bagi penciptaan sebagian besar peluang lapangan kerja, dari 51,7% di Vietnam, hingga 97,2% di Indonesia (ERIA 2014). Kontribusi UMKM terhadap PDB di masing-masing negara anggota ASEAN sangat variatif,  antara 30% dan 53%, dengan kontribusi ekspor antara 10% dan 30%. Singkatnya, tidak hanya berperan strategis bagi kemajuan ekonomi di kawasan ini, UMKM juga memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan perempuan dan pemuda melalui partisipasi bisnis yang beragam, serta kehadiran UMKM yang luas dari mulai perkotaan hingga perdesaan.

Dalam merespon tekanan ekonomi akibat COVID-19, beragam tipe stimulus dilakukan oleh negara ASEAN untuk menyelamatkan UMKM. Hal tersebut berupa insentf pajak, peringanan biaya sewa, bantuan keuangan (penundaan pembayaran, permodalan, dsb), bantuan untuk tenaga kerja, hingga percepatan digitalisasi UMKM. Malaysia dan Singapura adalah dua negara di ASEAN yang paling lengkap memiliki daftar stimulus bagi UMKM. Hal ini tidak mengejutkan. Sejak lama Malaysia menyadari peran penting UMKM bagi perekonomian negara yang berkontribusi pada lapangan pekerjaan sebanyak 65% dan PDB sebanyak 36,3%. Sektor UMKM Malaysia juga memiliki peran penting dalam hal eksport hingga 17,6%.

Dalam menghadapi COVID-19, Pemerintah Malaysia tidak hanya memberikan beragam insentif pajak atau bantuan keuangan seperti keringanan kredit seperti umumnya dilakukan negara ASEAN lainnya, skema stimulus juga menjangkau program untuk mensubsidi upah bagi pekerja UMKM yang waktunya bervariasi antara 1-3 bulan. Selain itu, Malaysia juga membuat skema stimulus ekonomi agar sektor UMKM dapat dengan cepat  beradaptasi dengan ekosistem digital. Hal serupa dilakukan Singapura. Negara ini misalnya membuat skema Jobs Support Scheme (JSS), yaitu pendanaan pemerintah untuk membayar upah bulanan kepada setiap pekerja lokal (warga negara dan Permanent Resident) selama 9 bulan. Singapura juga membuat skema program bantuan untuk UMKM hingga 80% untuk upaya digitalisasi dan peningkatan produktivitas termasuk langkah-langkah kesinambungan bisnis.

Laporan OECD pada Mei 2020 juga menyebutkan hal serupa. Langkah-langkah kebijakan stimulus fiskal telah dibuat di sejumlah negara ASEAN untuk menyasar UMKM. Diantaranya adalah akses kepada pembiayaan melalui pinjaman berbunga rendah (misalnya Kamboja, Malaysia, dan Myanmar, Indonesia), penangguhan dan pengurangan pembayaran pinjaman (misalnya Malaysia, Thailand, Indonesia), penyesuaian dalam regulasi yang memungkinkan UMKM mendapat tambahan pinjaman dari lembaga keuangan, jaminan pemerintah atas pinjaman (Malaysia), dan penilaian kredit yang lebih longgar (Indonesia). Di Indonesia, Pemerintah memberikan dukungan stimulus fiskal untuk industri dan UMKM sebesar Rp70,1 triliun serta program pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun. Untuk usaha ultra mikro dan UMKM pemerintah menyediakan berbagai stimulus dukungan, yaitu: (1) penundaan pembayaran pokok dan Bunga UMKM dan UMi; (2) subsidi bunga kredit UMKM dan UMi; (3) insentif perpajakan untuk UMKM; (4) penjaminan kredit modal kerja UMKM; dan (5) Dana Insentif Daerah (DID) untuk daerah terdampak parah.

ASEAN merupakan satu kawasan yang mengalami dampak ekonomi yang besar akibat pandemi Covid-19. Krisis ini memukul banyak sektor di dalam negeri akibat mandeknya kinerja ekonomi di sektor perdagangan, pariwisata dan konsumsi dalam negeri. Bagi negara yang memiliki struktur ekonomi yang lebih lemah, mereka harus menghadapi berbagai krisis yang berlapis-lapis yang terdiri dari goncangan kesehatan, gangguan ekonomi domestik, penurunan permintaan eksternal, pembalikan aliran modal, dan jatuhnya harga komoditas, serta membengkaknya beban utang. Sektor UMKM merupakan sektor penting yang juga mengalami pukulan akibat dampak pandemi ini. Pemerintah perlu mencurahkan segenap tenaga menyusun kebijakan untuk melindungi kelangsungan usaha dan orang-orang yang bergantung dalam pekerjaan ini. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan cara: Pertama, memberikan akses yang lebih baik kepada keuangan dan permodalan untuk membantu arus kas jangka pendek melalui pemberian hibah, pinjaman yang terjangkau, atau pembebasan panjang. Kedua, meningkatkan permintaan untuk produk yang dihasilkan UMKM dan layanan untuk produksi. Ketiga, melindungi para pekerja UMKM dan memberikan skema perlindungan sosial seperti skema subsidi untuk membantu pekerja untuk mempertahankan pekerjaan atau program pelatihan bagi UMKM. Keempat, mempercepat integrasi UMKM dalam ekosistem digital dengan memberikan bantuan peralatan, pelatihan dan pendampingan.