KIPP: Pengangkatan Iriawan Bertentangan dengan UU

KIPP: Pengangkatan Iriawan Bertentangan dengan UU
Mendagri Tjahjo Kumolo. (ist)

MONDAYREVIEW - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyayangkan kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mengangkat Komjen Pol. Muhammad Iriawan sebagai pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Sekretaris Jenderal KIPP, Kaka Suminta menilai pengangkatan Iriawan betentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, juga berpotensi menimbulkan masalah secara sosial politik dalam tahapan Pilkada yang sedang berlangsung. Kaka menjelaskan sesuai dengan UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian, serta UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, pengangkatan Pj Gubernur dimaksud tidak dapat dibenarkan karena definisi, tugas, fungsi dan wewenang kepolisian dan ASN berbeda.

"Sehingga pengangkatan dimaksud bertentangan dengan UU," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diperoleh, Selasa (19/6/2018).

Selain itu, Kaka menuturkan terkait pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat, UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada mengatur bahwa pengangkatan Pj Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah adalah dari ASN.

"Sehingga pengisian jabatan tersebut tidak sesuai dengan UU Pilkada," tukas dia.

Kaka lantas menyerukan kepada Mendagri untuk meninjau kembali keputusan tentang pengangkatan Pj Gubernur Jawa Barat serta di daerah manapun yang berasal dari anggota Polri aktif sepanjang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Memaksakan pengangkatan anggota Polri aktif sebagai pajabat sipil, lanjut dia, akan membangkitkan kesan adanya dwi fungsi Polri, yang justru akan merugikan citra Polri yang sedang giat dibangun di mata publik.

KIPP juga meminta Presiden Jokowi untuk meninjau keberadaan dan kebijakan yang telah diambil oleh Mendagri. "Diduga telah melakukan penyalahgunaaan wewenang sebagai Mendagri, dengan membut kebijakan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ucap Kaka.