Makna Rekonsiliasi Kala Pandemi

Makna Rekonsiliasi Kala Pandemi

 

Masuknya Sandiaga Shalahudin Uno dalam kabinet Indonesia Maju Jilid II memang memberi efek kejut bagi konstelasi politik Tanah Air. Meski bangsa ini sering dilanda amnesia, ingatan akan keterbelahan selama kontestasi politik beberapa tahun belakangan masih sulit dilupakan. Dan Bang Sandi salah satu aktor utamanya. Baik di Pilkada Jakarta maupun Pilpres 2019. 

Reshuffle kabinet kali ini menandai ujung rekonsiliasi di tubuh elit politik. Sosok Sandi dari awal memang terlihat dewasa dalam berdemokrasi. Ia telah sampai di puncak sukses sebagai pebisnis. Tak salah bila panggung politik menjadi ladang pengabdian dan pencapaian berikut dalam hidupnya. Sandi justru menyusul langkah Prabowo yang secara tak terduga mengambil tawaran dari rival yang pernah digugatnya di Mahkamah Konstitusi. 

Berbeda dengan elit, makin meranalah kawula alit. Termasuk mereka yang berdarah-darah menjadi timses. Tak hanya pendukung Prabowo-Sandi, mereka yang berada di barisan relawan Jokowi-Ma’ruf Amin pun mengelus dada. Ada yang menyalahkan keadaan, ada yang menyalahkan diri-sendiri, ada yang menyalahkan Prabowo dan Sandi. Tak sedikit pula yang menyoal manuver istana tak mempertimbangkan perasaan barisan para mantan relawan.

Kondisi pandemi bukan tidak mungkin juga membawa pengaruh yang kuat terhadap perubahan politik. Meski menang dalam Pilpres dan mendapat legitimasi penuh dari rakyat, Pemerintahan Jokowi bisa saja tumbang oleh ambruknya sistem kesehatan dan resesi ekonomi. Maka pilihan-pilihan untuk merangkul mantan seteru menjadi keniscayaan.  

Lantas, siapa yang akan menjadi oposisi? Pertanyaan itulah yang menggelayuti benak publik manakala semua berada di barisan penguasa. Konsolidasi demokrasi membutuhkan check and balance yang terjaga. Dalam sistem presidensial sekalipun. Demokrasi meniscayakan kehadiran kekuatan yang berada di sisi rakyat secara penuh. 

Di sisi lain rekonsiliasi memang diperlukan untuk merajut kembali benang persatuan yang terkoyak oleh keterbelahan pasca Pilgub DKI Jakarta dan Pilpres 2019. Bangsa ini masih harus belajar banyak dalam berdemokrasi. Politik identitas masih kuat mewarnai, pun keadilan hukum, netralitas, dan transparansi masih jauh panggang dari api. 

Di tingkat elit, panggung depan politik telah menujukkan tanda-tanda rujuk. Namun publik berhak cemas bahwa rekonsiliasi ini menyimpan udang di balik batu. Ada sesuatu yang disembunyikan dari mata publik terkait bagi-bagi jatah kabinet yang mengakomodasi oposisi sedemikian rupa. Setelah Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, kini Sandi menyusul masuk kabinet sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Jokowi mungkin memang ingin menunjukkan komitmennya sebagai negarawan. Ia tak ingin bangsa ini terbelah. Namun persepsi publik juga gamang melihat kenyataan anak dan menantunya maju dalam pilkada. Meski hasil Pilkada Medan dan Solo memperkuat legitimasi politik Jokowi. Dukungan penuh pemilih di pilkada Solo dan kepiawaian mesin politik di pilkada Medan menambah panjang daftar kesuksesan politik Jokowi.   

Publik berhak menduga bahwa Jokowi ingin mengamankan situasi hingga akhir periode jabatannya. Walau ia telah mampu menguasai dukungan mayoritas parlemen, tak serta merta dukungan rakyat penuh mengalir. Apalagi saat pandemi yang teramat menyulitkan ini. Anggaran negara serba terbatas. Urusan vaksin masih belum jelas. Dan kasus korupsi menggerogoti pemerintahan yang dipimpinnya. Para menteri bukan tak mungkin kejar setoran ke partai politik pendukungnya demi persiapan pilkada serentak silam. 

Rekonsiliasi tentu patut disyukuri oleh seluruh elemen bangsa. Mestinya bukan karena kepentingan sempit dan kalkulasi jangka pendek. Semua ini semestinya menjadi bagian dari upaya membangun kembali persatuan yang retak. Kita hadapi pandemi sebagai sebuah keluarga besar yang peduli pada cita-cita konstitusi.