Menguji Konsistensi Politisi

Menguji Konsistensi Politisi
emil dan sandi

MONDAYREVIEW.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkritisi pernyataan Sandiaga Uno terkait keterlibatan kepala daerah dalam Pilpres. Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno menyarankan kepala daerah khususnya gubernur fokus mengurusi daerahnya daripada Pilpres.

Terkait hal tersebut Ridwan Kamil mengingatkan pada keterlibatan Sandi dalam Pilkada Serentak 2018. "Pak Sandiaga Uno yang terhormat, tolong sebelum memberikan statement berkaca kepada pengalaman pribadi," kata pria yang akrab disapa Emil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (12/9/2018) sebagaimana dikutip detik.com.

Publik perlu diingatkan bahwa saat Pilkada 2018 Sandiaga Uno ikut turun mengkampanyekan pasangan Asyik di Pilkada Jawa Barat. Sandi juga mengkampayekan pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah di Pilkada Jawa Tengah. Padahal posisi Sandi saat itu sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Disinilah publik dihadapkan pada penilaian tentang konsistensi sikap Sandi terkait pernyataannya.

Kang Emil, panggilan akrab Gubernur Jawa Barat, telah menyatakan sikapnya untuk mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. Walaupun media dan publik belum mendapatkan informasi yang jelas tentang peran dan posisinya dalam Tim Kampanye. Hal senada juga menjadi sikap Ida Fauziah yang pernah berpasangan dengan Sudirman Said di Pilkada Jawa Tengah.

Sinyal dukungan kepada petahana juga terbaca dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Dukungan kepala daerah dalam Pilpres 2019 tentu sangat diperhitungkan. Soliditas tim dan jejaring kampanye Pilkada yang telah berhasil mengusung para pasangan kepala daerah tentu akan dimanfaatkan lagi untuk mendulang suara pada Pipres 2019.

Publik menunggu sejauhmana konsistensi para politisi dalam mengedepankan sikap kenegarawanan. Benarkah para kepala daerah bisa taat aturan di tengah keberfihakannya? Sikap Sandiaga Uno yang dianggap berbeda saat menjadi bakal cawapres dengan sikapnya saat menjadi Wagub DKI sedang diuji. Pada gilirannya sikap para kepala daerah yang sudah menjadi pemimpin dari seluruh warga di provinsi atau kota/ kabupaten yang dipimpinnya juga akan dicermati publik.