Mengurai Polemik Sertifikasi Dai

Mengurai Polemik Sertifikasi Dai
Sekjen MUI Anwar Abbas (ANTARA)

MONDAYREVIEW.COM – Perdebatan soal sertifikasi penceramah kembali mencuat. Hal ini disebabkan pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang bermaksud merealisasikannya pada tahun 2020. Menteri Agama juga menegaskan bahwa sertifikasi dilakukan guna mencegah radikalisme di kalangan para penceramah. Hal ini mengundang reaksi penolakan dari MUI, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas memandang bahwa stigma radikalisme menyakiti umat Islam. Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua MUI Muhyidin Junaidi yang juga mengkritik rencana sertifikasi yang diwacanakan Kementerian Agama.

Sertifikasi penceramah bukanlah wacana yang baru muncul, melainkan sudah diwacanakan beberapa tahun lalu. Majelis Ulama Indonesia pun yang menolak program sertifikasi Kemenag sempat mewacanakan sertifikasi penceramah. Persoalan ini menjadi rumit manakala belum samanya persepsi mengenai tujuan dari sertifikasi ini. Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan ide sertifikasi, karena seperti profesi lainnya, penceramah pun akan lebih baik jika tersertifikasi. Manfaatnya adalah masyarakat bisa lebih mudah memastikan mana penceramah yang berkualitas dan mana yang tidak.

Kita tahu bahwa banyak individu yang tidak mumpuni ilmu agamanya, namun dianggap dai hanya karena pandai ceramah. Sertifikasi dai akan memastikan bahwa setiap penceramah yang bersertifikat menguasai ilmu-ilmu agama juga. Maka dari itu, antara Kementerian Agama dan MUI perlu bertemu dan menyamakan persepsi terkait ancaman radikalisme. MUI pun dalam sikap dan fatwanya menentang radikalisme. Jika Muhammadiyah mengusung Islam Berkemajuan, NU Islam Nusantara sebagai tema gerakan, MUI mengusung Islam Wasathiyah sebagai corak KeIslamannya. Islam wasathiyah artinya Islam tengahan, moderat yang berarti lawan dari ekstremisme.

Lantas mengapa MUI menolak program sertifikasi Kemenag? Kelihatannya MUI hanya khawatir bahwa stigma radikalisme tidak tepat sasaran dan menimpa yang tidak radikal juga. Radikalisme ditakutkan menjadi stigma bagi seorang yang berpenampilan atau bersikap religius. Padahal radikalisme adalah sikap ekstrem ditandai dengan menolak bentuk negara yang sah, menghalalkan kekerasan, mengkafirkan yang berbeda golongan dll. Hal-hal tersebut adalah sikap dan pikiran seseorang yang tidak ada kaitannya dengan religiusitasnya. Seseorang bisa saja religius sekaligus radikal. Namun seseorang bisa saja hanya religius dan tidak radikal. Inilah yang harus dicermati oleh pemerintah.

Persoalan sertifikasi dai tidak hanya berhenti sampai persoalan radikalisme saja. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika sudah tersertifikasi, lalu mau apa? Sebagian warganet mengusulkan  bahwa seharusnya dai yang mendapatkan sertifikasi juga diberi tunjangan layaknya sertifikasi guru dan dosen. Tentu saja usulan ini cukup berat diwujudkan karena membutuhkan dana yang besar. Prof. Haedar Nashir Ketua Umum PP. Muhammadiyah mengusulkan bahwa dai-dai yang berasal dari ormas tidak perlu mengikuti sertifikasi. Adapun sertifikasi dilakukan untuk dai-dai ynag berasal dari pemerintah saja.

Dari polemik yang cukup rumit di atas, kita bisa uraikan solusi-solusi guna menyelesaikan polemik sertifikasi dai ini:

  1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hendaknya melibatkan ormas-ormas Islam dalam kebijakan sertifikasi dai
  2. Kementerian Agama perlu menyamakan persepsi terkait radikalisme dengan ormas Islam
  3. Perlu disusun sampai detail perihal teknis sertifikasi dai agar uang negara yang dikeluarkan tidak sia-sia.