Pendidikan Berkarakter, Pemerataan Pendidikan dan Zonasi

Pendidikan Berkarakter, Pemerataan Pendidikan dan Zonasi

MONDAYREVIEW.COM - Mendikbud menjelaskan pendekatan zonasi erat kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter. Dalam rilisnya pada Rabu (19/6/2019).Mendikbud Muhadjir Effendi menjelaskan tentang kebijakan zonasi. Kebijakan yang mendapat kritik dari sebagian kalangan termasuk orangtua calon peserta didik baru ini membutuhkan kesadaran semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah.

Kebijakan ini memiliki misi pemerataan pendidikan dan pembangunan karakter peserta didik. Pada saat yang lain, banyak orang tua calon peserta didik yang merasa diperlakukan tidak adil karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri yang relatif berkualitas di daerahnya.

Terlepas dari polemik dan keberatan sementara kalangan, ada beberapa hal yang patut disimak terkait penerapan sistem zonasi ini, antara lain :

Yang pertama, pendekatan zonasi diyakini akan mampu mendorong penciptaan ekosistem pendidikan yang baik terutama dalam pendidikan karakter siswa. Jepang menjadi salah satu contoh negara yang menerapkan sistem zonasi dan menuai hasil yang sangat  memuaskan tidak hanya dalam pemerataan pendidikan namun juga dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan berkarakter.

Jarak yang relatif dekat dengan pihak sekolah memungkinkan para siswa untuk berjalan kaki menuju sekolah masing-masing. Saat itulah siswa berproses untuk belajar etiket sebagai warga negara. Sistem zonasi ini menanamkan nilai sopan santun, peduli lingkungan, dan berbagai macam kegiatan terkait pendidikan karakter dan budi pekerti.


Kedua, sistem zonasi itu guna memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan bagi semua kalangan masyarakat. Disparitas dan kesenjangan sosial ekonomi orangtua siswa jangan sampai diwariskan turun-temurun. Anak orang kaya cenderung mendapat fasilitas pendidikan yang baik dan menjadi pintar, sementara anak orang miskin akan semakin terpinggirkan.   

Kewajiban pemerintah dan sekolah adalah memastikan semua anak mendapat pendidikan dengan memerhatikan anak harus masuk ke sekolah terdekat dari rumahnya. Sekolah pada umumnya dan sekolah negeri pada khususnya harus berfihak dalam menciptakan keadilan dan pemerataan pendidikan. Jurang kesenjangan harus mampu ditekan. Sekolah negeri harus non excludable, non rivarly, dan non discrimination.

Pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi, hak eksklusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah.

Ketiga, mengubah cara pandang dan pola pikir mengenai sekolah unggulan. Menurut Mendikbud sekolah unggulan itu hanya identik dengan siswa yang pintar dan berekonomi menengah ke atas. Ia pun meminta sekolah negeri harus mendidik semua siswa tanpa terkecuali.

Sekolah harus dihidarkan dari klaim sebagai unggulan hanya karena menerima anak-anak yang pandai dan umumnya dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas yang mampu memberikan fasilitas penunjang belajar anak.

Masing-masing individu anak yang akan menentukan prestasi dan masa depannya. Pada dasarnya setiap anak itu punya keistimewaan dan keunikannya sendiri.

Keempat, sistem zonasi ini tidak hanya berlaku dalam PPDB. Nantinya sistem ini juga akan dipakai untuk redistribusi tenaga pendidik. Hal ini diharapkan untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.

Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidak imbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi.