Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH)
Presiden Joko Widodo (c) setkab.go.id


MONDAYREVIEW. COM – Tangan di atas tentu lebih baik daripada tangan di bawah. Namun kondisi tertentu sering mangakibatkan seseorang sulit untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Upayanya untuk bangkit secara ekonomi terhalang oleh kendala keterbatasan fisik termasuk usia yang sudah beranjak senja.

Untuk itulah Pemerintah mengupayakan tersalurkannya bantuan bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi melalui berbagai program. Salah satunya melalui Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH. Program ini merupakan pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Di hadapan 1.000 orang berasal dari Kecamatan Karangpawitan dan 500 orang dari Kecamatan Garut Kota, Presiden menyampaikan tiga harapannya kepada penerima PKH.

"Yang paling penting ambil (uang PKH) itu diperhitungan (penggunaannya), jangan sampai tergesa-gesa mengambil dan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hati-hati," kata Presiden dihadapan 1.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Garut, Jawa Barat, Sabtu sore.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.

Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, Keluarga Miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan  pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%.

Presiden Joko Widodo mengatakan negara memerlukan anak-anak yang pintar, cerdas, sehat sehingga kelak Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju. Dalam kesempatan ini Presiden mengungkapkan harapannya agar pemanfaatan dana PKH dapat diprioritaskan setidaknya untuk3 hal, yaitu :

Pertama, PKH ini harus betul-betul menyasar kepentingan anak bersekolah agar mereka mendapatkan pendidikan. Itu harus dinomorsatukan.

Kedua, lanjutnya, gizi anak-anak harus diperhatikan. Dana bansos PKH harus dimanfaatkan juga untuk membeli pangan bergizi seperti telur, ikan, sayur, dan buah.

Ketiga, dana PKH digunakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga sebagai tambahan modal usaha. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang jualan gorengan, dengan adanya dana PKH bisa disisihkan untuk menambah barang jualannya seperti jualan bakso atau nasi uduk.

"Ini yang saya harapkan. Negara sedang berperang terhadap kesenjangan, ketimpangan. PKH kita harapkan akan mengurangi hal itu sehingga kita harapkan keluarga-keluarga prasejahtera terus berkurang karena keluarga sudah bisa mandiri dan anak-anak bisa bersekolah semuanya," harap Presiden.

Total bantuan PKH yang disalurkan hari ini sebesar Rp. 2.728.575.000 miliar dengan rincian Bantuan Tetap sebesar Rp. 1.091.750.000 dan Bantuan Komponen Setiap Jiwa sebesar Rp. 1.636.825.000.

Provinsi Jawa Barat merupakan penerima bantuan PKH terbesar ke-tiga se-Indonesia. Tahun 2018 Bantuan PKH disalurkan kepada 1.537.418 KPM dengan nilai Rp. 2.8 Trilliun.

Tahun 2019 nilai bantuan sosial PKH untuk Jawa Barat meningkat menjadi 5,1 Trilliun. Bantuan PKH tahap I tahun 2019 yang akan disalurkan di Jawa Barat senilai Rp. 1,9 Trilliun.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita yang mendampingi kunjungan kerja Presiden mengatakan Badan Pusat statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 25,67 juta orang atau 9,66 persen per september 2018. Angka tersebut menurun dibandingkan per maret 2018 sebesar 25,95 juta orang atau 9,82 persen.

"Kenaikan anggaran bantuan PKH pada tahun 2019 diharapkan dapat kembali menurunkan angka kemiskinan secara signifikan," tuturnya.

Untuk itu, lanjut Menteri, Kementerian Sosial RI terus mendorong KPM PKH agar dapat sejahtera mandiri.

 

Pada tahun 2018 sebanyak 621.789 KPM PKH dinyatakan lulus dari kepesertaan PKH. Tahun 2019 mentargetkan KPM PKH lulus sebanyak 7,93%. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) atau Familly Development Session (FDS).

P2K2 dilakukan secara masif oleh para Pendamping PKH ke setiap KPM. Pendamping mengarahkan KPM agar memanfaatkan bantuan PKH untuk keperluan produktif di antaranya (1) Meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak melalui pembelian pangan yang mendukung pada peningkatan Gizi; (2) Meningkatkan partisipasi sekolah bagi anak-anak agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, (3) Mengarahkan para penerima manfaat PKH untuk mewujudkan kemandirian ekonomi agar tidak tergantung pada bantuan PKH

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dulu dirinya juga hidup di pinggir kali. Orang tuanya saat itu, waktu dirinya juga tidak mampu, susah, tetapi tetap menomorsatukan sekolah anak. Karena itu, sambung Presiden, ia menilai beruntung sekarang ada Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Kepala Negara, dana PKH juga untuk meningkatkan ekonomi keluarga, misalnya untuk tambahan modal. Namun ia mengingatkan, agar dana tersebut dipakai tambah modal sehingga income atau pendapatan keluarga menjadi naik.