Plus Minus Ibukota Pindah Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur

Plus Minus Ibukota Pindah Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur

 

MONDAYREVIEW.COM – Kemungkinan kepindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur semakin menguat. Presiden Joko Widodo memberi sinyal masih ada dua kajian yang harus dilihat untuk menentukan keputusan politik terpenting bagi Indonesia.

Publik banyak memperbincangkan wacana kepindahan ibukota ini. Tak sedikit yang meragukannya. Mengingat kompleksitas persoalan yang harus dihadapi untuk mempersiapkan dan merealisasikan ‘bedol capitol’ ini.

Mondayreview memetakan perbincangan di media massa dan media online terkait isu ini. Plus minus dan pro kontra yang mengiringi pernyataan resmi Presiden perlu disajikan dalam paparan yang lebih lugas dan transparan.

Diantara kelebihan atau pertimbangan yang mendukung gagasan pemindahan ibukota ini adalah :

  1. Mengurangi resiko bagi Jakarta yang sudah tidak memiliki daya dukung yang cukup bagi penduduk dan aktivitas yang sangat padat. Jakarta menjadi ibukota pemerintahan sekaligus kota bisnis terbesar. Jumlah penduduk yang terlalu padat telah menimbulkan banyak persoalan yang memiliki resiko tinggi baik bagi masyarakatnya maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan nasional.
  2. Mendorong pemerataan penduduk, ekonomi, dan pembangunan.  Penduduk yang merata akan mendorong pemerataan infrastruktur dan pada akhirnya pemerataan ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan II 2019, Pulau Jawa dan Sumatera masih menjadi kontributor utama perekonomian nasional, masing-masing dengan porsi mencapai 59,11% dan 21,31%. Sedangkan, kontribusi Pulau Kalimantan mencapai 8,01% terhadap perekonomian nasional. Kemudian, Sulawesi berkontribusi 6,34%, Bali dan Nusa Tenggara 3,06%, serta Maluku dan papua 2,17%
  3. Benefit yang besar, perbaikan iklim investasi. Ada proyek-proyek baru yang cukup besar yang akan menggerakkan roda perekonomian. Tentu saja hal ini akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya untuk membangun sektor konstruksi, transportasi, dan penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk ibukota baru.
  4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Pemindahan ibukota diharapkan akan mengurangi kesenjangan Jawa dan Luar Jawa yang pada akhirnya akan semakin mempererat rasa keiindonesiaan.
  5. Kalimantan berada di tengah wilayah Indonesia. Mobilitas terkait aktivitas pemerintahan dapat lebih efisien. Saat ini banyak penerbangan yang harus transit ke Jakarta dulu untuk mencapai wilayah lain. Juga harus transit ke bandara lain sebelum mencapai Jakarta.  Sementara kepadatan lalu lintas udara Jakarta juga menghambat mobilitas transportasi udara.  Kaltim dekat dengan dua bandara besar di Samarinda dan Balikpapan, dekat dengan akses Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, dan dekat dengan Pelabuhan Semayang Balikpapan.
  6. Kalimantan Timur lebih memiliki daya dukung. Tanahnya masih luas dan untuk menjadi ibukota pemerintahan didesain akan menghadirkan kota yang hijau dengan 50% wilayahnya adalah jalur terbuka hijau. Juga memiliki ketersediaan lahan dengan status APL, hutan produksi dengan konsesi HTI dan hutan produksi yang bebas konsesi
  7. Kaltim memiliki kedekatan dengan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) II di sekitar Selat Makassar. Untuk kepentingan pertahanan dan transportasi tentu hal ini akan menjadi kelebihan tersendiri. Moda transportasi laut tetap diperlukan dalam membangun dan menyelenggarakan sebuah ibukota baru yang efisien.
  8. Kaltim relatif aman atau memiliki resiko bencana yang rendah. Tentu saja tidak semua wilayah memiliki resiko bencana. Kalimantan Tengah misalnya memiliki resiko bencana asap kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi.

Sementara kelemahannya adalah

  1. Belum ada payung hukum. Kota Jakarta sudah hampir 53 tahun menjadi Ibu Kota Negara sejak ditetapkan berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1964. Gagasan yang tidak disampaikan oleh Jokowi saat berlaga dalam kontestasi Pilpres 2019 ini dinilai agak mengejutkan dan terkesan mendadak. Sebagian kalangan DPR menyuarakan pentingnya upaya untuk terlebih dahulu merevisi UU tersebut sebelum mengambil keputusan dan langkah pemindahan ibukota.
  2. Biaya yang cukup besar diperkirakan mencapai 446 T. Kondisi keuangan negara masih berat dengan beban utang. Sementara angka kemiskinan masih tinggi. Kendati Pemerintah menegaskan terbukanya peluang swasta unuk ikut mendanai pembangunan dan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan, publik tentu khawatir dengan resiko beban utang yang mungkin akan membuat Indonesia jatuh terpuruk dalam resesi seperti halnya Brazil.
  3. Memerlukan persiapan dan kajian yang rumit dan matang. Sebagian kritikus menilai bahwa gagasan ini hanya akan menjadi wacana yang akhirnya ditunda sampai batas waktu yang tak ditentukan. Kompleksitas persoalan yang dihadapi membuat 5 tahun Pemerintahan Jokowi ke depan akan sebatas menghadirkan kajian dan penelitian. Biaya konsultan atau urban planning untuk proyek ini tentu tidak kecil.
  4. Ratusan ribu perusahaan besar mulai dari PMA, PMDN, BUMN dan swasta nasional berkantor pusat di Jakarta. Interaksi perusahaan ini dengan pemerintah pusat sangat tinggi untuk mengurus berbagai perizinan dan kebijakan lainnya. Walaupun Jakarta tetap menjadi kota bisnis namun sebagian perusahaan menilai bahwa mereka lebih efektif berada dengan dengan pusat pemerintahan. Jika ibukota pindah mereka akan ikut pindah ke ibukota baru.
  5. Kaltim rawan banjir terutama di dekat DAS. Perubahan iklim dan lingkungan tentu menjadi ancaman bagi meluasnya resiko bencana banjir di Kaltim yang memiliki sungai-sungai besar. Ibukota baru bisa memperparah resiko banjir dan ikut teranam dengan bencana banjir yang bisa melumpuhkan ibukota baru.
  6. Kaltim kurang daya dukung Sumber Daya Air Tanah. Air menjadi sumber kehidupan. Air minum dan air untuk kebutuhan sanitasi menjadi persoalan berat bagi Kalimantan Timur bila harus menjadi ibukota baru.
  7. Mengancam Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Walaupun di rancang menjadi kota hijau banyak perluasan pemukiman dan usaha yang tidak serta merta bisa dikendalikan oleh Pemerintah.
  8. Lebih dekat dengan ancaman pertahanan dari Malaysia. Resiko ini layak diperhitungkan walaupun Malaysia saat ini adalah negara sahabat dan tetangga yang paling banyak menampung tenaga kerja dari Indonesia. Ancaman tetaplah ancaman. Kita ingat dengan konflik di pulau-pulau terluar akibat sengketa kepemilikan.   

Masih banyak hal yang dikaji. Mondayreview akan mengulasnya lebih lanjut dalam serial terkait gagasan tentang ibukota baru.