Politik adalah Kompromi

Politik adalah Kompromi
(c) kompas.com

 

MONDAYREVIEW.COM - Perubahan arah politik di Indonesia terjadi sangat cepat dalam beberapa minggu terakhir. Kepentingan bangsa dan negara menjadi salah satu alasan yang secara formal disampaikan oleh para pihak yang sebelumnya berkontestasi bahkan berseteru dalam politik. Sebagian publik menilai ini sebagai momentum berharga yang ditunggu-tunggu. Sebagian lagi dengan nada kecewa menilainya sebagai anti klimaks dalam kehidupan demokrasi.  

 

Komunikasi terjadi dalam serangkaian pertemuan yang memiliki makna kompromi politik. Megawati bertemu Prabowo setelah sebelumnya Joko Widodo bertemu dengan mantan pesaingnya di Pilpres 2014 dan 2019 itu pada Sabtu (13/07/2019). Seperti biasa di panggung depan hanya ada simbol-simbol dan pernyataan normatif. Khalayak dibuat penasaran dengan apa sesungguhnya yang terjadi di belakang panggung. 

 

Pertama, publik ingin tahu mengapa ada kemunculan dan peran Kepala BIN dalam pertemuan. Tak dapat dipungkiri bahwa publik mencium aroma kedekatan politik antara Budi Gunawan dengan PDIP khususnya Megawati. Dengan posisi itulah pendekatan antara Mega dan Prabowo kembali bisa dijalin. Budi Gunawan sebagai ‘jembatan’ bagi keduanya. Tidak tertutup kemungkinan BG akan kembali menduduki posisi kunci dalam Pemerintahan. Melalui jubirnya, BIN menegaskan peran BG dalam kapasitasnya sebagai Kepala BIN diperlukan demi keutuhan NKRI.

 

Kedua, publik juga ingin mendapatkan penjelasan adakah barter kepentingan politik tertentu di balik kompromi politik itu. Misalkan kursi kabinet, kursi pimpinan lembaga negara  ataupun kue anggaran. Partai politik di Indonesia belum sepenuhnya mandiri secara finansial. Biaya politik cukup besar. Hal ini membuat posisi diluar kabinet akan sangat menyulitkan bagi parpol untuk mencari sumber pembiayaan. Tak jarang para politisi terjerat kasus korupsi demi membiayai partainya.

 

Ketiga, publik juga menyoal apakah kompromi ini akan memiliki efek terhadap proyeksi politik di 2024. Prabowo dan Gerindra memiliki kepentingan jangka panjang. Visi Prabowo untuk membangun Indonesia yang kuat dan berdikari juga menjadi keinginan seluruh rakyat Indonesia. Dengan realitas politik yang ada maka pilihan pahit untuk berkompromi demi eksistensi partai dan kesetiaan pendukung menjadi penting.  

 

Keempat, perlu atau tidakkah kekuatan oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial. Pernyatan Megawati bahwa tidak ada oposisi dan koalisi dalam sistem presidensial membuka peluang bagi para pihak yang telah usai berlaga dalam kontestasi pilpres untuk mempertemukan kepentingan dan gagasan politiknya.  

 

Sejauh ini hanya PKS yang masih meneguhkan posisinya untuk tetap berada di luar Pemerintahan. Hal yang cukup beralasan bagi partai kader yang memiliki cukup independensi ini. Walau dalam tubuh PKS juga tengah didera perpecahan. Munculnya GARBI menjadi ujian tersendiri. Meski banyak pihak tetap meyakini bahwa PKS akan tetap bertahan bahkan membesar kekuatannya. 

 

Sebagai partai modern PKS membuktikan loyalisnya tidak mendasarkan kesetiaan pada figur tokoh semata. Loyalitasnya diikat oleh keputusan organisasi. Siapa yang menjadi pemimpin hasil musyawarahlah yang ditaati. Bukan mantan petinggi apalagi yang ‘membelot’ dari partai.