PSI Sebut Lagu #2019GantiPresiden Bohongi Publik

PSI Sebut Lagu #2019GantiPresiden Bohongi Publik
Pengisi Video Klip #2019GantiPresiden/ist

MONDAYREVIEW - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai lagu #2019GantiPresiden yang memunculkan tokoh-tokoh koalisi pendukung Prabowo, merupakan bentuk upaya mereka untuk membohongi publik.

"Apakah ini diperbolehkan? Atas nama kebebasan berekspresi ya sah-sah saja. Tapi kami menangkap kesan mereka sedang membohongi publik," ujar Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi dalam keterangan persnya, Sabtu (9/6/2018).

Diketahui, Video klip #2019GantiPresiden yang dirilis, Rabu (7/6) tersebut, dalam kontennya kebanyakan tentang kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Pria yang akrab dipanggil Uki tersebut menilai, narasi yang disajikan dalam lagu tersebut tidak sesuai data yang dikumpulkan secara ilmiah di lapangan oleh lembaga yang kredibel, seperti BPS.

Ia mencontohkan soal pengangguran dan TKA. Jingle ini kata dia menyebutkan bahwa pengangguran meningkat. Sedangkan pengangguran sejak Jokowi menjadi Presiden hingga akhir 2017 turun 0,2 juta jiwa.

Kemudian terkait kenaikan tarif listrik dan BBM yang disebut membuat rakyat susah, dia justru menyebut faktanya berdasarkan data resmi Kementerian ESDM, konsumsi BBM dan listrik terus naik.

"Apakah betul kenaikan harga ini menyebabkan rakyat jadi miskin? Tidak juga, data BPS menunjukkan terjadi defisit penduduk miskin sebanyak 2 juta jiwa sejak 2014," papar Uki.

Kemudian terkait masalah pengurangan subsidi listrik, uki menyebutkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

"Masyarakat sudah paham akan cita-cita Pancasila, termasuk sila ke-5. Pengurangan subsidi listrik adalah untuk membangun pembangkit listrik demi mengalirkan listrik kepada 12 juta rakyat Indonesia yang hingga hari ini belum memiliki akses pada listrik," terang Uki.

Karena itu, Dia menilai, konten dalam lagu tersebut tidak sesuai dengan pola demokrasi maju dan modern. "Masih ada lagi konten lagu ini yang kami nilai opini subyektif belaka," tukas Uki.

"Sebagai anak muda, kami menyarankan bahwa kebebasan berekspresi diisi dengan konten yang faktual sesuai data kredibel. Demokrasi yang maju dan modern adalah demokrasi dimana opini dibangun berbasis data, bukan sekadar pragmatisme dan subyektifitas," pungkasnya.