Reposisi Ulama di Pusaran Politik

Reposisi Ulama di Pusaran Politik
Ilustrasi Foto/Andri M

TEMUAN survei LSI Denny JA bertajuk Ulama dan Efek Elektoralnya yang memotret pengaruh sejumlah tokoh agama Islam terhadap preferensi politik masyarakat Indonesia memicu perdebatan. Pasalnya, tokoh sentral Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab hanya menempati posisi kelima sebagai tokoh agama yang paling didengar imbauannya menurut survei tersebut. Habib Rizieq berada di bawah Ustad Abdul Somad, Ustad M. Arifin Ilham, Ustad Yusuf Mansur dan Ustad Abdullah Gymnastiar.

Ada tiga catatan mengapa pengaruh Habib Rizieq meleset dari perkiraan banyak orang. Pertama, terbangun kecenderung persepsi negatif terhadap ulama yang terlibat aktif dalam pergumulan politik. Ulama yang berkutat dalam dunia politik dipandang sebagai politisi alih-alih ditempatkan sebagai ulama yang setiap katanya mesti dipatuhi. Masyarakat cendrung melihat wilayah agama yang hitam putih tidak bisa diseret ke dunia politik yang merupakan wilayah abu-abu.

Beberapa waktu belakangan, Habib Rizieq memang sangat aktif di dalam berbagai agenda politik. Bahkan termasuk salah satu tokoh sentral gerakan ‘aksi 212’. Aksi protes umat Islam terhadap pernyataan bekas Gubernur DKI Jakarta yang didakwa menista agama. Dari eskalasi gerakan baik pra maupun pasca aksi 212 itu, sosok Habib Rizieq jadi sangat identik dengan politik. Sebab diakui atau tidak, aksi 212 tersebut akhirnya juga menjadi bagian dari narasi politik kontestasi Pilkada DKI 2017.

Kedua, ulama yang (dipersepsikan) aktif bersentuhan dengan elit politik cenderung dipandang sudah terpapar oleh kekuasaan. Kredibilitas keulamaannya terdegradasi. Tingkat kepercayaan terhadap imbauan-imbauannya menurun. Masyarakat seketika men-judge bahwa mereka kini politisi. Ucapannya dan imbauannya adalah pesan-pesan politik. Meski dibalut dengan nasihat keagamaan.

Persepsi ini merupakan ekspresi dari sikap apriori sebagian masyarakat kita terhadap politik. Dimana politik dipandang sebagai dunia yang penuh intrik, profan dan bahkan kotor. Berkebalikan dengan dunia ulama yang transenden dan sarat dengan nuansa spiritualitas. Wilayah yang suci dan tak boleh dikotori dengan urusan kekuasaan.

Mungkin banyak kalangan, terutama aktivis Islam yang menyayangkan fakta terjadinya dikotomi politik dan agama. Saya justru melihat kenyataan ini sebagai kritik telak bagi ulama dan aktivis Islam yang gagal meyakinkan masyarakat soal kesatuan dua dunia ini. Soal harmonisasi politik dan Islam atau Islam dan politik di Indonesia yang tidak nampak dalam kenyataan dan berbeda jauh dengan klaim yang kerap dilontarkan. Banyak sebab yang memicu kegagalan itu. Termasuk menghilangnya ulama dari tengah-tengah umat ketika mereka telah terpilih sebagai pengampu kekuasaan.

Ketiga, faktor budaya. Umat masih menomorsatukan ulama yang berdakwah secara lembut, tenang, santun dan merangkul. Bukan menghakimi dan menegasi. Model dakwah seperti ini terlihat dilakukan oleh ustad-ustad berdasarkan tingkat pengaruhnya. Ustad Abdul Somad, Ustad Arifin Ilham, Ustad Yusuf Mansur dan Aa Gym adalah ulama yang pembawaanya tenang dan menenangkan. Sejuk dalam mengartikulasikan petuah-petuah kepada jamaah.

Penerimaan masyarakat berdasarkan krakter sang ustad ini sebetulnya bukan barang baru. Kita bisa melihat kembali sejarah dakwah dan persebaran Islam di nusantara. Sambutan riuh kepada pengemban dakwah ketika, itu berkat strategi komunikasi para ulama yang menggunakan pendekatan kearifan lokal. Berkomunikasi dengan masyarakat dan umat menggunakan bahasa yang dikustomisasi sesuai kebutuhan umat.

Reposisi

Selain mendesakralisasi predikat keulamaan yang disandang, dampak sosial dari terjunnya ulama di kancah politik praktis adalah menguatnya politik identitas. Dari perspektif komunikasi dan marketing, identitas merupakan strategi menggalang dukungan yang dijembatani oleh elemen-elemen proksimiti. Oleh kesamaan suku atau agama misalnya. Politik identitas bahkan efektif menggalang entitas yang mungkin tidak terwakili di pemerintahan. Sehingga artikulasi mereka bisa lebih di dengar. Hal ini tentu positif untuk membangun demokrasi. 

Kendati demikian, politik identitas amat riskan bila ditelaah dalam kontestasi elektoral. Terutama di tengah-tengah masyarakat majemuk yang belum dewasa berdemokrasi. Politik identitas berpijak di atas fondasi emosi, sehingga cenderung mencampakkan rasionalitas. Konsekuensinya, masyarakat terbelah. Polarisasi meruncing. Perbedaan jadi kian tajam. Meski di satu sisi, mereka yang berselancar di atas politik identitas menikmati arus dukungan dari kelompok yang homogen.

Peneliti yang intens mengikuti perkembangan politik dan gerakan Islam di Indonesia seperti Greg Fealy, pun dibuat cemas melihat gelagat arah politik yang menyeret anak bangsa pada potensi perpecahan. Terutama mendorong umat Islam tampil sebagai arus utama politik di Indonesia dalam kapasitas yang seolah dipaksakan. 

Keterlibatan umat di kancah politik tentu bukan hal terlarang. Dalam perspektif akidah, umat Islam bahkan wajib peduli dengan urusan politik sebab berarti juga bakal menyangkut kehidupan umat itu sendiri. Terlebih sebagai elemen bangsa, umat Islam seperti sering disebut-sebut, merupakan pemilik saham mayoritas di negeri ini. Maka hak dan kewajiban elemen-elemen umat untuk turut aktif merawat bangsa ini. 

Yang jadi persoalan, ketika umat digiring secara emosional untuk mematut pada pilihan tertentu. Dicekoki doktrin-doktrin yang justru menutup nalar sehingga politik bukan menjadi panggung pencerahan.

Padahal saat ini, umat islam justru butuh dibimbing. Dicerahkan. Lalu biarkan mereka memilih secara jernih. Dipandu akal sehat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama yang dianut dan diyakini.

Bukan malah terus dicekoki berbagai indoktrinasi. Dicurahi kesadaran palsu setelah imajinasinya dimanipulasi.

Di tengah situasi politik yang tegang. Penuh letupan. Miskin narasi. Surplus cacimaki. Ulama dituntut hadir meniupkan petuah yang menciptakan atmosfer politik yang sejuk. Profil ulama seperti itulah yang akhirnya memenangkan hati umat.