Surat SBY dan Komitmen Menjaga Keberagaman

Surat SBY dan Komitmen Menjaga Keberagaman

MONDAYREVIEW.COM - Peringatan SBY pada Prabowo  terkait Kampanye Akbar di Gelora Bung Karno (7/4/2019) menuai tanda tanya. Surat yang konon hanya disampaikan oleh 3 Petinggi Partai Demokrat kepada Sekjen Partai Gerindra itu kini tak menjadi rahasia lagi. Publik mendapatkan konfirmasi tentang kebenaran adanya surat tersebut.

Perhatian publik terutama pada kalimat SBY yang mengemukakan bahwa  bahwa kampanye Prabowo-Sandiaga tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif. Banyak tafsir yang bisa dikemukakan pada kata tidak lazim. Hal itu menunjukkan bahwa SBY perlu mengoreksi konten dan kemasan kegiatan tersebut agar menjadi milik berbagai golongan yang ada dalam masyarakat.

Mengapa mencuatnya aroma penggunaan narasi yang mengarah pada Politik Identitas menjadi perhatian mantan Presiden RI dua periode itu? Sebagian kalangan menilai itu menjadi alat SBY untuk mendongkrak elektabilitas PD yang berada pada zona ‘kuning’. Survei menempatkan perolehan suara PD pada kisaran 4%-5%.

Sebagian lagi menilai bahwa wajar bila SBY yang berusaha untuk menempatkan PD pada posisi tengahan dalam konstelasi politik bersikap demikian. Kader dan simpatisan PD berasal dari berbagai latar belakang yang disatukan oleh platform nasionalis-relijius. Kehilangan keseimbangan dalam menjaga bingkai keragaman akan sangat berbahaya pada Partai ini.

Secara normatif SBY mengungkapkan kegundahannya pada resiko keterpecahan bangsa. Dalam pemilu-pemilu sebelumnya fenomena yang menghadapkan antara kubu pro Pancasila dan pro Khilafah tidak muncul secara signifikan di permukaan. Pandangan ini tentu saja tetap penting untuk diungkapkan walaupun publik tetap berusaha menggali motif sejati dari sikap SBY.

“Dalam hal ini saya sependapat dengan sikap SBY. Ini melampaui kepentingan kita sebagai warga bangsa yang tengah berkompetisi. Pada akhirnya toh kita harus menjaga komitmen kebangsaan kita. Agar kita mampu membangun konsolidasi demokrasi dengan mantap, “ kata Muchlas Rowie d sela sela kegiatan Balad Jokowi yang dihadiri tak kurang dari 7.000 massa di Garut pada Minggu (7/4/2019)     

Isu politik identitas tidak serta merta bisa difahami publik. Politik identitas berpusat pada politisasi identitas bersama atau perasaan 'kekitaan' yang menjadi basis utama perekat kolektivitas kelompok. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa 'sama', baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.

Politik identitas, menurut Abdillah (2002) merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa.

Politik identitas secara luas didefinisikan, tetapi mereka biasanya melibatkan individu yang mendasarkan identitasnya pada kategori dan perpecahan sosial. Beberapa contoh adalah seorang feminis yang selalu memberikan suara untuk kandidat perempuan terlepas dari kebijakan, atau orang kulit hitam yang terutama mendukung penyebab yang dirancang untuk memberdayakan komunitas kulit hitam.

Gerakan politik dan sosial yang besar menyebabkan anggapan bahwa individu lebih rentan terhadap kemiskinan, kekerasan dan marginalisasi berdasarkan etnis, gender, dan perpecahan sosial lainnya. Politik identitas melibatkan merangkul perpecahan ini sebagai bagian penting dari identitas, yang berarti identitas satu orang dipolitisasi oleh kategori sosial yang menjadi tempatnya.

Politik identitas banyak dikritik karena sering melibatkan asumsi bahwa seluruh kelompok memiliki kebutuhan dan minat yang sama. Fakta bahwa Barack Obama memenangkan 95 persen suara hitam dalam pemilihan presiden 2008 telah dikritik dari berbagai sudut. Gagasan bahwa pemilih kulit hitam mendukung Obama terlepas dari politiknya sebagian besar tidak berdasar, karena calon presiden dari