Usaha Mikro Jadi Pilihan Memulai Usaha

Usaha Mikro Jadi Pilihan Memulai Usaha
usaha mikro(c)goodnewsformindonesia.com

MONDAYREVIEW.COM – Indonesia masih defisit pengusaha. Walau demikian usaha mikro menjadi salah satu penopang perekonomian nasional. Bila tak terserap dalam sektor formal maka kemungkinan untuk bertahan hidup adalah dengan ‘dagang kecil-kecilan’. Sebagian pelaku usaha mikro telah lama menjalankan usahanya namun masih belum dapat naik kelas menjadi industri kecil karena persoalan permodalan.  

Cara pandang bahwa usaha mikro hanya bagi orang yang ‘kepepet untuk mencari sesuap nasi’ mulai berubah. Banyak orang terutama kalangan muda yang tak segan dan tak gengsi untuk mulai berusaha. Learning by doing. Memulai dari yang kecil dan memupuk jiwa kewirausahaan sejak muda. Dan pilihannya adalah usaha mikro sebagai bentuk badan usaha. Dengan modal kecil sebagian disambi kuliah atau sekolah, pendapatan yang diterima cukup lumayan.

Start up bisnis atau rintisan usaha bisa memilih bentuk badan usaha ini. Beban perizinan dan konsekuensi pajaknya relatif mudah dan tak terlalu membebani. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menentukan untuk memilih badan usaha ini.  

#1. Batasan dan pengertian Usaha Mikro

Memahami pengertian usaha mikro ini penting. Sehingga pelaku usaha mampu mengidentifikasikan dirinya sekaligus dapat mengukur kapasitas dan ukuran usahanya. Usaha mikro adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni: (a) Memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha. Dan (b) Omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta.

Berdasarkan perkembangannya, usaha mikro diklasifikan menjadi dua, yaitu: (a) Livelihood, yakni usaha mikro yang sifatnya untuk mencari nafkah semata. Jenis usaha mikro yang satu ini dikenal luas sebagai sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima. Dan (b) Micro, yakni usaha mikro yang sudah cukup berkembang, memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima perkerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor.

Pemerintah dan swasta sudah banyak menyentuh pedagang kaki lima dan sektor mikro ini. Termasuk dalam inovasi digital microfinance. Efisiensi dalam rantai pasok barang juga semakin menyentuh para pelaku usaha mikro.   

#2. Perizinan

Masalah perizinan sering membuat jerih orang kecil yang tak faham hukum dan peraturan perundangan. Maka Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah semestinya memperkuat advokasi bagi pengusaha mikro dalam hal pengurusan perizinan.

Usaha mikro memiliki bentuk perizinan lain, yakni Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). IUMK memiliki dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

IUMK ini kemudian diperkuat dengan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Perdagangan Nomor 503/555/SJ Nomor 03/KB/M.KUKM/I/2015 dan Nota Kesepahaman Nomor 72/M-DAG/MOU/I/2015 Tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh pelaku usaha mikro jika memiliki IUMK, yakni:

(a) Memiliki kepastian usaha dan perlindungan usaha di lokasi yang telah ditetapkan. (b) Mendapatkan pendampingan dalam usaha untuk semakin mengembangkan usaha. (c) Mendapatkan akses ke lembaga pembiayaan, baik ke bank maupun lembaga non-bank. (d) Mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah pusat dan daerah serta lembaga lainnya.

#3. Aspek Perpajakan Usaha Mikro

Pajak menjadi konsekuensi bagi semua pelaku usaha. Bagi usaha mikro tentu saja lebih ringan dibandingkan usaha kecil, menengah, apalagi yang besar. Wajar jika ada insentif sebagaimana kemudahan pajak juga diberikan pada investor besar agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.  

Sama dengan badan usaha lain, usaha mikro sebagai entitas bisnis juga diwajibkan membayar Pajak Penghasilan (PPh) yang sifatnya final. Sebelumnya pajak untuk usaha mikro ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur besaran tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak usaha mikro. Besaran tarif PPh Final bagi usaha mikro yang diatur dalam PP ini adalah 1%.