Erick Thohir menyarankan agar DPR RI terlibat aktif dalam penyelesaian masalah di BUMN Karya. Berbagai langkah yang dilakukan Kementerian BUMN terbukti telah berdampak signifikan pada kinerja BUMN Karya. Namun dukungan politik dari DPR akan mempercepat upaya penyelesaian berbagai kasus yang merugikan banyak pihak.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI, Intan Fauzi, menyoroti kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI mengenai peningkatan investasi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Peningkatan investasi ini mencapai jumlah sekitar Rp 30,7 triliun.
Intan juga mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) BUMN Karya menyusul mencuatnya beberapa kasus dugaan korupsi di BUMN Karya. Alasannya jelas, pembentukan panja ini sangat penting guna mengurai pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Apalagi banyak vendor kontraktor yang memiliki piutang di BUMN karya dan sepuluh tahun belum terbayarkan.
Besarnya alokasi anggaran ini mengalami kenaikan signifikan, yakni sebesar Rp 12,1 triliun jika dibandingkan dengan anggaran sebelumnya, yang mencapai 18,6 triliun dalam RAPBN 2024. Penambahan dana ini khususnya ditujukan untuk mendukung perusahaan BUMN di sektor konstruksi, seperti PT Hutama Karya (Persero) yang akan menerima Rp 6,1 triliun dan PT Wijaya Karya (Persero).
Intan Fauzi menyatakan prinsip dukungannya terhadap program pembangunan infrastruktur yang dipercepat oleh pemerintah, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, dia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program ini, terutama dalam konteks penambahan PMN untuk BUMN Karya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, telah mendorong agar Komisi VI DPR RI juga terlibat dalam mengatasi masalah yang ada di BUMN Karya. Dalam pertemuan baru-baru ini dengan Komisi VI, Menteri Erick mengumumkan bahwa pihaknya sedang melakukan restrukturisasi BUMN Karya dan menjamin bahwa proses restrukturisasi ini akan selesai dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Sebagai salah satu tindakan konkret, Erick mengubah skema penyaluran dana dengan mengalirkan dana langsung kepada vendor daripada perusahaan BUMN Karya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa vendor yang belum dibayar dapat memperoleh haknya. Dia juga menegaskan tindakan tegas terhadap korupsi yang melibatkan vendor, dengan mengatakan bahwa para pimpinan BUMN akan ditindak jika ada kasus tersebut.
Menteri BUMN menegaskan bahwa dia tidak setuju dengan pernyataan yang menyebut BUMN Karya sebagai perusahaan negara yang bangkrut dan memiliki banyak utang. Dia menilai hal ini berkaitan dengan rencana konsolidasi BUMN Karya dari semula 9 perusahaan menjadi 4 perusahaan. Menurut Erick, rencana konsolidasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan BUMN sektor konstruksi. Dia juga menekankan pentingnya mendukung proyek infrastruktur jangka panjang dengan pembiayaan yang juga bersifat jangka panjang.
Erick Thohir menjelaskan bahwa restrukturisasi telah dilakukan, yang mengakibatkan penurunan utang BUMN Karya yang sebelumnya mencapai Rp 120 triliun menjadi Rp 70 triliun di bawah Holding BUMN Infrastruktur (Himbara). Hal ini menunjukkan bahwa ada percepatan dalam proses perbaikan, meskipun diperlukan kesabaran karena proyek infrastruktur membutuhkan waktu yang lama untuk direalisasikan.
