Senin sore di Istana Bogor. Kalangan media sudah mendapat informasi akan merapatnya SBY ke lokasi itu. Mobil berplat F 414 RI melintas. Dari pantauan awak media dapat dipastikan bahwa Presiden keenam dan ketujuh RI tengah bertemu. Dari kejauhan tak lama kemudian nampak beberapa orang keluar dari pintu utama Istana Bogor. Jokowi mengantarkan SBY ke mobilnya.
Meski bukan sekali ini mereka bertemu, terasa benar perubahan angin politik yang membawa keduanya bersua. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat, pada (2/10/2023), telah menimbulkan berbagai spekulasi dan interpretasi politik
Tidak lama. Pertemuan ini berlangsung hanya selama sekitar satu jam. Meski belum ada penjelasan resmi mengenai apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut, berbagai analisis politik telah muncul. Arah angin pilpres makin terbaca. Koalisi Indonesia Maju makin mantap menapaki jalan transisi kepemimpinan nasional.
Salah satu spekulasi yang muncul adalah kemungkinan Partai Demokrat akan mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Jokowi. Spekulasi ini muncul di tengah merebaknya isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju. Jika ini terjadi maka gagasan dan semangat perubahan akan berkeling kelindan dengan hasrat untuk melanjutkan garis kebijakan dan program Jokowi.
Meski demikian, Partai Demokrat sendiri enggan berandai-andai mengenai kemungkinan ini, dengan menegaskan bahwa keputusan mengenai perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Jokowi. Sudah barang tentu mereka tidak ingin terlalu optimis. Apalagi gegabah sehingga salah menerka maksud sekutunya. Seperti apa yang terjadi di balik peristiwa terhempasnya Ketum AHY dari kandidasi bacawapres silam.
Pertemuan ini juga dianggap sebagai sinyal bahwa Jokowi tengah berusaha membebaskan diri dari tekanan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan SBY. Jokowi tentu faham dengan konsekuensi dirinya sebagai kader partai. Di sisi lain Jokowi tentu juga menyadari bahwa ia harus mengantarkan transisi kepemimpinan nasional dengan mulus.
Jika Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat, hal ini akan menjadi momentum besar bagi terjadinya rekonsiliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY. Hal yang tidak terbayangkan hingga beberapa bulan silam. Keduanya ada dalam posisi diametral. SBY menjadi pengkritik paling depan terhadap setiap kebijakan Jokowi.
Rakyat tentu berharap gejala ini adalah bagian dari wujud sikap kenegarawanan yang dimiliki kedua tokoh. Pertemuan ini menegaskan bahwa kedua pemimpin yang selama ini berada di dua poros politik yang berbeda, tetap mampu membangun ruang komunikasi politik yang produktif menjelang Pemilu 2024.
Mereka juga diduga mendiskusikan sejumlah isu politik praktis, termasuk terkait Koalisi Indonesia Maju yang menjadi tempat bernaung bagi Demokrat. Masalah kebangsaan menjadi perhatian utama keduanya. Tanpa menafikan bahwa masing-masing memiliki posisi dan kepentingan politik.
Partai Demokrat menunjukkan sikap yang cermat dan berhati-hati terhadap spekulasi tentang kemungkinan mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jangan sampai posisi yang diberikan berakhir dengan blunder karena kadernya justru korup dan menyalahgunakan kekuasaan sebagai menteri. Meski hanya tinggal sekira setahun usia kabinet Indonesia maju.
Mereka enggan berandai-andai mengenai kemungkinan ini. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa keputusan mengenai perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh dari Presiden Jokowi. Sikap ini sangat khas SBY yang berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan.
Partai Demokrat juga menegaskan bahwa mereka tidak dalam posisi untuk menawarkan kader-kader mereka untuk posisi di kabinet. Mereka lebih memilih untuk menghargai keputusan yang nantinya akan diambil oleh Presiden Jokowi.
Meski begitu, Partai Demokrat menyatakan kesiapannya untuk membantu Presiden jika ada permintaan dari Jokowi untuk mengisi posisi kabinet. Hal ini karena menurut mereka, Demokrat memiliki kader yang berkualitas berkat pengalaman mereka yang lama dalam pemerintahan.
Menanggapi spekulasi tersebut, Partai Demokrat juga membantah bahwa mereka sedang mencari kursi di kabinet. Mereka menunjukkan sikap yang konsisten dengan peran mereka sebagai partai politik dan berkomitmen untuk menjalankan peran tersebut dengan sebaik-baiknya.
Mereka juga menegaskan bahwa mereka tidak menggunakan isu politik untuk menghantam Jokowi dan berusaha untuk tetap konsisten dengan pendirian mereka.
Partai Demokrat belum secara eksplisit merumuskan strategi atau rencana khusus untuk mendukung Presiden Jokowi jika diminta untuk mengisi posisi kabinet. Namun, berdasarkan pernyataan sebelumnya, Partai Demokrat menyatakan kesiapannya untuk membantu Presiden jika ada permintaan dari Jokowi untuk mengisi posisi kabinet.
Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka memiliki kader yang berkualitas berkat pengalaman mereka yang lama dalam pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat memiliki kepercayaan diri dalam kemampuan kader-kadernya untuk menjalankan tugas dalam kabinet jika diberikan kesempatan.
Selain itu, Partai Demokrat juga telah menunjukkan sikap yang konstruktif dalam berbagai wacana perdebatan kebijakan publik. Meski berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat tampaknya berusaha menjaga nalar kritis konstruktifnya .
Namun, belum ada informasi lebih lanjut mengenai strategi atau rencana khusus yang akan dijalankan oleh Partai Demokrat jika mereka diminta untuk mendukung Jokowi dalam kabinet. Hal ini mungkin akan bergantung pada dinamika politik yang berkembang dan perundingan lebih lanjut antara Jokowi dan Partai Demokrat.
