Salah satu yang membuat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Joko Widodo tinggi adalah stabilnya ekonomi. Apalagi di tengah ketidakpastian global akibat konflik dan perubahan iklim. Indonesia berada dalam tren yang cukup baik untuk menjemput bonus drmografi.
Meski penuh tantangan kocek negara relatif aman. Kita bisa bandingkan dengan beberapa negara di kawasan. Pengeluaran negara terkendali. Inflasi dan defisit neraca berada dalam posisi aman. Termasuk soal harga beras dan kebutuhan dasar lainnya.
Meskipun terjadi defisit pada Oktober 2023, Kemenkeu tetap optimis bahwa defisit APBN 2023 dapat dikelola di bawah 2,3 persen dari PDB. Evaluasi terhadap pendapatan dan pengeluaran negara serta antisipasi terhadap berbagai skenario telah menjadi landasan keyakinan tersebut. Kendati demikian, kondisi ekonomi global yang penuh volatilitas tetap menjadi tantangan yang perlu dihadapi dengan kehati-hatian dalam perencanaan keuangan negara.
Kementerian Keuangan yakin bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dapat tetap di bawah 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Keyakinan ini didasarkan pada evaluasi pendapatan dan pengeluaran negara hingga Oktober 2023. Pada bulan tersebut, APBN mencatat defisit sebesar Rp 700 miliar atau 0,003 persen dari PDB, menjadi catatan defisit pertama dalam tahun 2023.
Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, menyoroti kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi oleh tingginya volatilitas, mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Dampaknya terasa pada kas negara, terutama terkait dengan penerimaan pajak yang terkait dengan ekspor-impor dan komoditas. Namun, dalam penyusunan APBN, Kementerian Keuangan telah mempertimbangkan skenario-skenario yang mungkin terjadi. Realisasi pendapatan dan pengeluaran hingga Oktober sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam konferensi pers terkait APBN KiTa di Jakarta, Febrio menegaskan bahwa APBN dibuat dengan mengantisipasi ke depan, sehingga memiliki sifat yang proaktif. Kemenkeu yakin bahwa defisit APBN yang mungkin timbul akibat pengeluaran yang melampaui pendapatan negara akan tetap terkendali di bawah 2,3 persen. Pandangan ini semakin terkonfirmasi dengan perkembangan APBN hingga bulan ke-10 tahun 2023.
Pointer:
1. Kemenkeu yakin defisit APBN 2023 akan tetap di bawah 2,3 persen dari PDB, meski terdapat defisit pada Oktober.
2. Volatilitas ekonomi global mempengaruhi perekonomian domestik, terutama pendapatan negara dari pajak dan aktivitas ekspor-impor.
3. Perumusan APBN dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai skenario dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah.
4. Kepala BKF Kemenkeu menegaskan sifat proaktif APBN dalam mengantisipasi ke depan.
