Di tengah tuntutan perubahan wacana tentang peran BUMN selalu menyita perhatian khalayak. Antara menyediakan layanan kebutuhan dasar bagi publik atau cari cuan. Kita tahu bahwa ada sejumlah produk dan layanan yang tidak menarik bagi swasta namun sangat dibutuhkan publik. Padahal biasanya kebutuhan atau permintaan pasar berarti keuntungan di mata pengusaha.
Hal itu menjadi titik tolak perbincangan publik tentang karakter BUMN. Gaya lama BUMN yang lebih mirip pegawai negeri mulai tergantikan dengan model dan warna korporasi yang lebih lincah dan berdaya saong tinggi. Dengan kata lain birokrasi dalam BUMN tak hanya memegang peran sebagai penyelenggara kebijakan pemerintah dan pelaksana program sosial, tetapi juga terjalin erat dengan dimensi korporasi.
Dalam konteks ini, kita akan menjelajahi bagaimana sisi korporasi, yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara, turut memperkaya perannya secara keseluruhan. Public Service Obligation (PSO) pada lini produk dan layanannya seiring dan senafas dengan kemampuannya berbenah agar menjadi penyedia bisnis yang efisien dan berkelanjutan.
Sebut saja sejumlah contoh yang dapat menjadi ilustrasi bagaimana sisi birokrasi BUMN harus berjalan seiring dengan sisi korporasi. Dalam mewujudkan kebijakan pemerintah di sektor energi, PT PLN menunjukkan integrasi yang mendalam antara sisi birokrasi dan korporasi. Birokrasi PLN bertanggung jawab menjalankan perencanaan dan distribusi listrik sesuai kebijakan pemerintah, sementara sisi korporasi mengejawantahkan hal ini ke dalam strategi operasional dan keuangan yang berkelanjutan. Sinergi antara kedua aspek ini menjadi kunci untuk mencapai target nasional dalam memenuhi kebutuhan energi.
Sementara itu dalam konteks koordinasi dengan entitas pemerintah lainnya, BUMN mengekspresikan dimensi korporatifnya. Misalnya, PT Pertamina, selain berinteraksi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, juga menjalin kemitraan dengan entitas lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa sisi korporasi BUMN melibatkan kerjasama lintas-sektor untuk mencapai tujuan bersama yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
KIta lihat contoh lain. Dalam menyelenggarakan program sosial, PT Perumnas tak hanya menjalankan fungsi birokrasi tetapi juga memperlihatkan peran korporatifnya sebagai agen perubahan sosial. PT Perumnas, melalui sisi korporasinya, mengelola dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Program-program inisiatif sosial seperti pelatihan keterampilan dan pembangunan infrastruktur lokal menjadi perwujudan konkret dari kontribusi BUMN dalam aspek korporatifnya.
Ilustrasi berikut juga membantu kita mendapat penjelasan tentang sisi korporasi BUMN. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, PT Telkom Indonesia tidak hanya melibatkan sisi birokrasi tetapi juga menonjolkan dimensi korporatifnya. Program pelatihan dan pengembangan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan korporatif BUMN dalam bersaing di pasar. Dengan memfokuskan pada aspek korporatif dalam manajemen SDM, PT Telkom Indonesia berusaha membangun tim yang tidak hanya kompeten secara fungsional tetapi juga memiliki keahlian yang sesuai dengan arah strategis bisnis perusahaan.
Peran BUMN tidak terbatas pada penyelenggaraan kebijakan pemerintah atau pelaksanaan program sosial. Sisi korporasi menjadikan BUMN sebagai entitas yang memiliki keunikan tersendiri. Dalam setiap langkahnya, BUMN menggabungkan keahlian birokrasi dan fleksibilitas korporatif untuk mencapai tujuan strategis negara dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Sebagai elemen yang tak terpisahkan, peran holistik BUMN mencerminkan kompleksitas dinamika antara kebijakan pemerintah, tanggung jawab sosial, dan tuntutan pasar bisnis.
