Agenda ekonomi sangat krusial dalam perbincangan dan perdebatan publik. Apalagi menjelang Pemilu. Wawasan dan gagasan para kandidat yang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif soal ekonomi menjadi acuan dan ukuran bagi perkembangan demokrasi yang substantif.
Menjaga agar ekonomi tetap tumbuh sangat penting apalagi bagi Indonesia dengan jumlah usia produktif yang tinggi. Peluang usaha dan ketersediaan lapangan kerja sangat dibutuhkan. Jika ekonomi stagnan apalagi surut tentu potensial bagi peningkatan angka pengangguran.
Tidak saja tumbuh maka ekonomi juga harus semakin merata. Kesenjangan ekonomi harus dieliminasi. Kelas menengah akan menjadi kekuatan bagi stabilitas ekonomi. Dan pada saat yang sama mendorong keberhasilan konsolidasi demokrasi.
Kita perlu mengevaluasi apa saja program dan kebijakan Pemerintah yang telah berjalan di sektor ekonomi. Dengan demikian Pemerintah hasil Pemilu memiliki pijakan untuk melangkah ke depan.
Di bidang ekonomi pemerintah diantaranya telah menyederhanakan regulasi melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki iklim usaha.
Sengkarut peraturan perundang-undangan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Kepastian hukum sangat penting bagi investor yang masuk di sektor-sektor strategis jangka panjang. Tanpa kebijakan yang berkelanjutan investor akan mundur teratur dan memilih negara lain yang lebih ramah investasi.
Hal lain yang perlu dikedepankan adalah isu hilirisasi yang dimulai dengan komoditas nikel. Hilirisasi komoditas menciptakan nilai tambah melalui, yaitu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi yang memiliki nilai lebih tinggi dan daya saing di pasar global.
Aspek lainnya terkait peningkatan proses digitalisasi, yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi di berbagai sektor. Digitalisasi harus disikapi dengan bijak. Karena efisiensi yang terjadi oleh proses tersebut bisa berdampak pada pengurangan kebutuhan SDM.
Sejalan dengan itu masalah energi hijau dan ekonomi hijau juga sangat penting. Diperlukan konsistensi dalam menjalankan upaya untuk mendorong ekonomi hijau, yaitu mengembangkan sektor-sektor yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Selanjutnya kita bicara soal pemerataan. Sebagian masyarakat berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Maka upaya membantu mereka harus dilanjutkan dan disempurnakan. Memberantas kemiskinan ekstrem, yaitu melanjutkan program-program perlindungan sosial, seperti bantuan pangan, bantuan langsung tunai, dan kredit usaha rakyat, untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.
Masalah investasi sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi. Mengoptimalkan fungsi Indonesia Investment Authority (INA), yaitu lembaga pengelola dana investasi yang bertujuan untuk menarik investasi asing dan domestik, terutama di sektor-sektor strategis dan prioritas nasional.
Strategi lainnya terkait infrastruktur. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, yaitu membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas, konektivitas, dan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia.
Soal pemerataan juga menyangkut aspek fiskal. Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, yaitu meningkatkan alokasi dan efektivitas penggunaan dana transfer daerah, serta mendorong sinergi dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Kita juga perlu melanjutkan upaya pemerataan akses kebutuhan dasar. Misalnya dengan upaya melanjutkan pembangunan akses jalan dan air bersih di daerah terpencil, yaitu membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan dan sumber air bersih yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas masyarakat di daerah terpencil.
Program lain yang harus ditingkatkan terkait wilayah perbatasan. Mengembangkan dan memperhatikan wilayah perbatasan, yaitu membangun dan memperkuat infrastruktur, perekonomian, sosial, budaya, dan pertahanan di wilayah perbatasan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan nasional.
Pemerataan fasilitas kesehatan dan mengirimkan tenaga ahli ke pedesaan dan daerah terpencil juga harus ditingkatkan. Diantaranya dengan menempatkan dan memberdayakan tenaga-tenaga ahli di bidang pertanian, perikanan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya di pedesaan dan daerah terpencil, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat setempat.
Pemerataan harus menjadi fokus utama, baik dalam hal kesejahteraan masyarakat, desentralisasi fiskal, akses kebutuhan dasar, hingga pengembangan wilayah perbatasan. Upaya memperkuat fasilitas kesehatan dan menyediakan tenaga ahli di pedesaan dan daerah terpencil menjadi langkah penting dalam meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat setempat.Dengan menggabungkan upaya-upaya ini, Indonesia dapat menghadapi tantangan dan mewujudkan visi ekonomi yang tumbuh dan merata, menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
