Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan target penyaluran sebesar Rp297 triliun di tahun 2023, langkah-langkah yang diambil hingga November 2023 mencapai angka signifikan, dengan KUR yang telah disalurkan mencapai Rp229,95 triliun kepada 4,12 juta debitur.
Salah satu acara terpenting dalam mendukung percepatan penyaluran KUR adalah kegiatan Focus Group Discussion yang dilakukan oleh Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM di Bali pada 24 November lalu. Kegiatan ini bukan hanya bertujuan untuk mempercepat penyaluran KUR saat ini, tetapi juga merencanakan strategi bagi penyaluran KUR di tahun 2024.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan strategi Pemerintah untuk memperkuat peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Upaya ekstra dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti penerapan weekend banking, monitoring dan evaluasi penyaluran KUR, relaksasi peraturan terkait, dan optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam ekosistem KUR.
Pentingnya evaluasi terhadap penyaluran KUR tidak hanya dari aspek kuantitas tetapi juga kualitas tercermin dalam angka non-performing loan yang relatif terjaga di angka 2,03%. Kepedulian terhadap kualitas juga tercermin dari jumlah debitur baru KUR yang mencapai 70% dari total debitur, dan jumlah debitur graduasi KUR yang mencapai 53,6% dari total debitur.
Untuk tahun 2024, perubahan kebijakan pada penyaluran KUR akan mempertegas beberapa ketentuan yang berlaku pada tahun sebelumnya, termasuk kepesertaan debitur KUR di program perlindungan sosial ketenagakerjaan dan akses KUR berulang bagi sektor pertanian.
Tahun 2024 akan menjadi fokus lanjutan dalam upaya penyaluran KUR dengan perhatian tidak hanya pada kuantitas tetapi juga kualitas. Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi sebesar Rp47,78 triliun untuk mendukung penyaluran KUR tahun depan. Dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR, pemutakhiran Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) akan dilakukan dengan peningkatan fitur-fitur yang ada.
Kolaborasi antara berbagai pihak seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyalur KUR, dan penjamin KUR menjadi kunci kesuksesan dalam akselerasi penyaluran KUR. Sinergi ini menjadi fondasi bagi pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh. Dengan dukungan dan koordinasi yang baik, upaya ini dapat berdampak positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat serta peningkatan kualitas sektor UMKM di Indonesia.
