Debat ketiga Calon Presiden (Capres) Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 7 Januari 2024 akan sangat menarik. Sebagai calon pemimpin bagi negara sebesar Indonesia, para kandidat capres harus memiliki wawasan yang luas tentang aspek pertahanan dan keamanan. Dan peran intelijen dalam sistem pertahanan di era modern sangat menentukan bagi kekuatan pertahanan negara.
Dalam konteks perang modern, intelijen memainkan peran yang sangat penting. Intelijen bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat tentang musuh untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Siapa yang pertama memegang informasi intelijen akan sangat berpotensi memenangkan perang.
Jadi, bagi para capres yang bila terpilih akan menjadi presiden sekaligus pengguna informasi intelijen harus mampu memahami dan mengambil keputusan strategis bidang pertahanan. Dan dalam debat hal itu akan diuji.
Dalam keadaan damai maupun perang, intelijen berperan penting. Intelijen dapat membantu dalam mendeteksi ancaman, mengidentifikasi kelemahan musuh, dan memahami taktik dan strategi yang digunakan oleh musuh. Apalagi di era modern dimana teknologi sangat pesat berkembang dan mempengaruhi cara berperang.
Salah satu fungsi utama intelijen adalah mendapatkan data pertama yang dapat memberikan keunggulan kepada pihak yang memenangkan perang atau pertempuran. Dalam perang modern, intelijen dapat menggunakan berbagai macam alat dan teknologi canggih, seperti pesawat intai, radar, dan sistem satelit imajeri, untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.
Kebijakan nasional bidang pertahanan memerlukan data intelijen yang akurat dan terintegrasi. Hal ini melibatkan pembangunan sistem informasi pertahanan negara, kebijakan keamanan dan pertahanan siber, pemanfaatan TIK, big data, dan AI, serta kolaborasi antara berbagai lembaga terkait.
Kebijakan nasional bidang pertahanan yang memerlukan data intelijen meliputi beberapa hal. Pertama, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sedang membangun Sistem Informasi Pertahanan Negara (Sisfohanneg) yang bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang cepat, akurat, dan real-time dalam proses penetapan kebijakan keputusan.
Selain itu, kebijakan keamanan dan pertahanan siber juga memerlukan data intelijen. Keamanan siber dan pertahanan siber diterapkan untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.
Dalam konteks kebijakan nasional, kebijakan dan strategi pertahanan negara merupakan bagian integral dari kebijakan keamanan nasional. Implementasi kebijakan dan strategi pertahanan negara memerlukan peran serta aktif dari berbagai lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan, seperti Pusat Komunikasi Publik dan Direktorat Pertahanan dan Keamanan.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi bagian penting dalam kebijakan pertahanan dan keamanan. Perkembangan TIK yang pesat mempengaruhi bentuk-bentuk kerawanan terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembekalan pengetahuan TIK yang tinggi dan komprehensif.
Dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang semakin kompleks, pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI) juga menjadi perhatian dalam kebijakan pertahanan negara. Pemanfaatan big data dan AI dapat membantu dalam pengumpulan, analisis, dan pengambilan keputusan berdasarkan data intelijen yang akurat.
Dalam rangka memastikan keberhasilan kebijakan pertahanan negara, penting untuk memiliki sistem informasi pertahanan yang terintegrasi, kebijakan dan strategi yang terpadu, serta kolaborasi antara berbagai lembaga terkait.
Namun, penting untuk diingat bahwa intelijen bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan hasil perang. Ada banyak faktor lain yang juga berperan, seperti kekuatan militer, strategi perang, dan dukungan dari negara dan masyarakat.
