Energi adalah salah satu sektor kunci yang menentukan perkembangan ekonomi dan sosial di kawasan ASEAN. Indonesia tidak sendirian menghadapi masalah energi. Sebagian besar kegiatan ekonomi membutuhkan energi dengan ukurannya masing-masing. Setiap rumah tangga juga membutuhkan energi untuk keperluan sehari-hari.
Pemerintah dari masa ke masa memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan dalam membangun ketahanan energi. Tantangan yang dihadapi oleh sektor energi di kawasan ini tidaklah ringan. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan industrialisasi meningkatkan permintaan energi yang harus dipenuhi dengan cara yang efisien, aman, dan ramah lingkungan.
Di sisi lain, ketergantungan terhadap energi fosil yang masih tinggi, ketidakstabilan harga minyak, dan dampak perubahan iklim menimbulkan risiko bagi ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan.
Untuk mengatasi tantangan ini, negara-negara ASEAN harus bekerja sama untuk menciptakan sistem energi yang terintegrasi, beragam, dan rendah karbon. Interkonektivitas energi di antara negara-negara ASEAN merupakan kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan interkonektivitas energi, negara-negara ASEAN dapat saling berbagi sumber energi, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mengoptimalkan potensi energi baru dan terbarukan.
Indonesia, sebagai negara terbesar dan terpadat di kawasan ASEAN, memiliki peran penting dalam mendorong interkonektivitas energi. Sebagai ketua ASEAN 2023, Indonesia menetapkan tema “Achieving Sustainable Energy Security Through Connectivity” (Pencapaian Ketahanan Energi Berkelanjutan melalui Interkonektivitas) sebagai salah satu prioritas utamanya. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kerja sama di sektor energi dengan fokus pada lima hal:
Pertama. Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, seperti tenaga surya, angin, air, biomassa, dan geotermal, yang memiliki potensi besar di kawasan ASEAN. Indonesia sendiri memiliki target untuk mencapai 23% bauran energi terbarukan pada tahun 2025.
Kedua. Mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, terutama minyak bumi, yang masih mendominasi konsumsi energi di kawasan ASEAN. Indonesia berupaya untuk mengurangi impor minyak dan meningkatkan produksi gas alam, yang lebih bersih dan murah daripada minyak.
Ketiga. Menciptakan sistem energi rendah karbon yang andal, berkelanjutan, dan terjangkau, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan. Indonesia berencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi sebesar 29% pada tahun 2030.
Keempat. Mempercepat transisi energi bersih, yang merupakan proses perubahan dari sumber energi konvensional ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Indonesia mendukung inisiatif global seperti Paris Agreement dan Sustainable Development Goals, yang menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan akses energi untuk semua.
Kelima. Memenuhi komitmen aksi mitigasi perubahan iklim, yang merupakan tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN untuk berkontribusi pada upaya global untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata bumi. Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang mencakup sektor energi sebagai salah satu sektor utama.
Untuk mewujudkan fokus-fokus tersebut, Indonesia menginisiasi dua proyek utama yang bertujuan untuk meningkatkan interkonektivitas energi di kawasan ASEAN, yaitu:
Pertama. ASEAN Power Grid (APG), yang merupakan jaringan listrik terkoneksi yang menghubungkan negara-negara ASEAN. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses, ketersediaan, dan keandalan pasokan listrik di kawasan ASEAN, serta memfasilitasi perdagangan listrik lintas batas. APG juga dapat mendukung pengembangan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan, yang tersebar di berbagai wilayah di kawasan ASEAN.
Kedua. Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP), yang merupakan saluran pipa gas yang menghubungkan negara-negara ASEAN. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan diversifikasi, keamanan, dan efisiensi pasokan gas di kawasan ASEAN, serta memfasilitasi perdagangan gas lintas batas. TAGP juga dapat mendukung transisi energi dari minyak bumi ke gas alam, yang lebih bersih dan murah daripada minyak.
Proyek-proyek ini telah menunjukkan progres yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, jaringan listrik di Laos, Thailand, Malaysia, dan Singapura telah terkoneksi melalui Lao PDR-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project (LTMS-PIP), yang merupakan bagian dari APG. Proyek ini telah memungkinkan perdagangan listrik sebesar 100 MW antara empat negara tersebut sejak tahun 2018. Selain itu, peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, juga telah terlihat di beberapa negara ASEAN, seperti Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa interkonektivitas energi dapat mendukung pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di kawasan ASEAN.
Selain itu, peningkatan ketahanan dan stabilitas jaringan listrik juga telah terlihat di sub-regional ASEAN, seperti Greater Mekong Subregion (GMS) dan BIMP-EAGA. Hal ini menunjukkan bahwa interkonektivitas energi dapat meningkatkan kualitas dan reliabilitas pasokan listrik di kawasan ASEAN, terutama di daerah-daerah yang terpencil dan sulit dijangkau.
Namun, masih ada tantangan dan hambatan yang harus diatasi untuk mewujudkan interkonektivitas energi di kawasan ASEAN secara penuh. Beberapa tantangan dan hambatan tersebut antara lain kurangnya harmonisasi regulasi, standar, dan kebijakan di antara negara-negara ASEAN, yang dapat menghambat koordinasi, kerja sama, dan integrasi di sektor energi. Hal ini memerlukan komitmen politik dan kerjasama yang kuat dari semua negara anggota ASEAN untuk menyelaraskan regulasi, standar, dan kebijakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ASEAN.
Kendala lainnya adalah kurangnya infrastruktur dan investasi yang memadai untuk mendukung interkonektivitas energi, terutama di negara-negara ASEAN yang kurang berkembang. Hal ini memerlukan dukungan finansial dan teknis dari negara-negara ASEAN yang lebih maju, serta dari mitra pembangunan regional dan internasional, untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur energi di kawasan ASEAN.
Disamping itu faktor yang masih menghambat adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi dari pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, tentang manfaat dan potensi interkonektivitas energi. Hal ini memerlukan sosialisasi dan edukasi yang intensif dan luas dari semua negara anggota ASEAN untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan dari pemangku kepentingan terkait terhadap interkonektivitas energi.
Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, Indonesia berharap mendapatkan dukungan dari negara-negara BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina) dan HAPUA (Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities) dalam mengimplementasikan Perjanjian Antarpemerintah tentang Perdagangan Listrik Multilateral di wilayah BIMP-EAGA, yang merupakan salah satu inisiatif utama untuk mendorong interkonektivitas energi di kawasan ASEAN.
