Pemilu sudah berlalu meski prosesnya masih belum berakhir. Meski memanas situasi politik Indonesia pasca pemungutan suara terbilang aman dan terkendali. Jalur hukum dan politik akan ditempuh pasangan calon Capres-Cawapres yang kalah dalam versi hitung cepat. Kemungkinan pemilu berakhir dalam satu putaran semakin terbuka. Bahkan sebagian kepala pemerintahan negara sahabat sudah memberi ucapan selamat kepada salah satu paslon.
Di tengah suasana menunggu keputusan akhir hitung manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kebijakan terkait BUMN terus digulirkan. Salah satunya terkait langkah besar hilirisasi dengan segenap tantangannya. Dan sepekan pasca pemungutan suara, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri ESDM Arifin Tasrif mendorong langkah maju dalam negosiasi kepemilikan saham industri pertambangan nikel.
Sebagaimana kita tahu, salah satu isu krusial dalam membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi terkait kepemilikan saham asing dalam industri strategis, seperti industri pertambangan nikel yang menjadi bahan baku baterai. Sebagai bagian dari upaya hilirisasi, Pemerintah telah menetapkan ketentuan untuk secara bertahap mentransfer kepemilikan saham industri nikel kepada entitas dalam negeri.
Latar belakang kesepakatan divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) adalah untuk memenuhi persyaratan perpanjangan kontrak karya (KK) dalam bentuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Proses divestasi ini merupakan pembelian kembali saham INCO oleh Pemerintah dari pemilik asing. Pada akhirnya Pemerintah akan memiliki 51% saham sehingga dapat menjadi pengendali Vale. Divestasi Vale dilakukan untuk kepentingan nasional dan untuk mendukung rencana hilirisasi dan industrialisasi pemerintah.
PT Vale Indonesia Tbk sendiri akan mendapatkan dana segar yang dapat digunakan untuk kepentingan bisnisnya. Vale adalah perusahaan tambang nikel di Indonesia, yang nikelnya penting untuk memproduksi baterai kendaraan listrik. Divestasi adalah proses pelepasan aset atau kepemilikan dari suatu perusahaan, sering dilakukan untuk mendapatkan dana segar atau sebagai strategi perusahaan.
Setelah perjanjian pendahuluan divestasi saham Vale ditandatangani, dimulailah proses divestasi saham Vale disepakati. Menteri ESDM menyatakan bahwa akuisisi 14% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) oleh MIND ID telah mencapai kesepakatan.
Kesepakatan divestasi ini ditargetkan akan ditandatangani pada Senin, 26 Februari 2024, dengan transaksi yang diharapkan selesai pada tahun yang sama. Setelah divestasi selesai, MIND ID akan menjadi pemegang saham terbesar INCO dengan kepemilikan 34% saham.
Menurut Menteri BUMN, divestasi saham ini merupakan momentum baik bagi industri kendaraan listrik di Indonesia, karena dengan dominasi saham 34% oleh pemerintah, hilirisasi Vale dapat didorong lebih cepat untuk mendukung industri kendaraan listrik yang sedang berkembang.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia menghadapi isu strategis terkait kepemilikan saham asing dalam industri penting, seperti pertambangan nikel untuk baterai kendaraan listrik. Dalam upaya hilirisasi, Pemerintah memperkuat kepemilikan dalam industri nikel. Hal ini tercermin dalam divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), yang merupakan langkah penting untuk memperoleh perpanjangan izin pertambangan.
Divestasi ini juga memungkinkan investor asing melepaskan saham untuk memenuhi persyaratan izin usaha pertambangan. Divestasi adalah proses pelepasan aset untuk mendapatkan dana segar atau mengurangi bisnis. Vale harus melakukan divestasi untuk mendukung kepentingan nasional dan rencana hilirisasi pemerintah. Kesepakatan divestasi dengan MIND ID akan memberikan kontrol lebih besar kepada entitas dalam negeri. Menteri BUMN menyatakan bahwa divestasi ini mendukung industri kendaraan listrik, mengingat meningkatnya permintaan global terhadap mobil listrik.
