Monitorday.com – Isu etika bermedia sosial kembali mencuat dalam perbincangan politik nasional setelah beredarnya tudingan di ruang digital yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono berada di balik polemik isu ijazah Presiden Joko Widodo. Isu tersebut memicu reaksi dari berbagai partai politik yang menilai ruang publik digital perlu dijaga dari narasi provokatif.
Menurut Antara News, Partai Demokrat menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi memperkeruh suasana politik nasional. Demokrat mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama di media sosial yang dampaknya sangat luas.
Sikap senada juga disampaikan oleh PDI Perjuangan. PDIP menilai perdebatan politik seharusnya dilakukan secara sehat dan beradab, tanpa menyerang pribadi tokoh tertentu atau menyebarkan fitnah yang dapat menyesatkan opini publik.
Polemik ini dinilai mencerminkan tantangan besar demokrasi digital di Indonesia. Media sosial, yang seharusnya menjadi ruang diskusi publik, kerap berubah menjadi arena konflik politik yang sarat disinformasi. Para pengamat mengingatkan bahwa elite politik memiliki tanggung jawab moral untuk memberi contoh komunikasi politik yang etis.
Seruan menjaga etika bermedia sosial ini diharapkan dapat meredam eskalasi ketegangan politik dan mendorong diskursus yang lebih rasional di ruang publik. Partai-partai politik menilai kedewasaan dalam berkomunikasi digital menjadi kunci menjaga stabilitas politik nasional, sebagaimana dilaporkan oleh Antara News.
