Monitorday.com – Memasuki awal tahun 2026, pemerintah mencatat dinamika global yang masih bergejolak, tekanan ekonomi internasional, serta tantangan domestik seperti ketahanan pangan dan perlindungan sosial. Dalam konteks tersebut, sikap Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam berbagai kesempatan mendapat dukungan dari pemerintah, DPR, dan para pemangku kepentingan yang sepakat APBN harus hadir lebih kuat untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat.
Kita masih ingat pada medio 2025, dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden Prabowo memaparkan garis besar arah kebijakan fiskal pemerintah. Selain menitikberatkan pada delapan agenda prioritas utama, RAPBN 2026 juga dirancang responsif terhadap risiko bencana alam yang kerap terjadi di berbagai daerah. Pemerintah menegaskan pentingnya kesiapsiagaan, penguatan anggaran penanganan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta perlindungan masyarakat terdampak sebagai bagian integral dari kebijakan fiskal nasional.
Salah satu agenda utama RAPBN 2026 adalah ketahanan pangan. Presiden menilai pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Pemerintah menargetkan swasembada beras dan jagung, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Upaya ini dilakukan melalui pencetakan sawah baru, penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, penggunaan bibit unggul, modernisasi alat pertanian, serta pembiayaan murah bagi pelaku sektor pangan, menurut penjelasan Presiden Prabowo.
Selain itu, RAPBN 2026 juga menaruh perhatian besar pada ketahanan energi. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa melalui peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi tetap terjangkau, serta mempercepat transisi menuju energi bersih dan energi baru terbarukan seperti surya, hidro, dan panas bumi. Subsidi energi, menurut Presiden, harus diberikan secara adil dan tepat sasaran.
Di sektor sumber daya manusia, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas strategis. Program ini ditujukan untuk membangun generasi unggul dengan menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. Presiden menilai MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi, tetapi juga mendorong ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun, tertinggi sepanjang sejarah, guna memenuhi amanat konstitusi 20 persen anggaran pendidikan. Fokus diarahkan pada peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, serta penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Di bidang kesehatan, RAPBN 2026 memperkuat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), revitalisasi fasilitas kesehatan, percepatan penurunan stunting, hingga pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), menurut pernyataan Presiden.
Agenda lainnya mencakup penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KMDP), pertahanan semesta melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peningkatan kesejahteraan prajurit, serta percepatan investasi dan perdagangan global. Presiden Prabowo menegaskan APBN berperan sebagai katalis, sementara Danantara dan sektor swasta diperkuat sebagai motor penggerak utama ekonomi nasional, menurut keterangan resmi pemerintah.
