Monitorday.com – Pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump dikabarkan mengusulkan agar negara-negara anggota membayar iuran sebesar $1 miliar untuk dapat tetap menjadi bagian dari Dewan Perdamaian. Dewan ini merupakan badan internasional yang didukung oleh Dewan Keamanan PBB pada November 2025 dengan mandat utama mengawasi gencatan senjata Israel-Hamas serta membangun kembali Gaza.
Rancangan piagam kelompok yang dilaporkan mengindikasikan bahwa negara anggota dapat menjabat selama tiga tahun, namun dapat mengamankan kursi permanen dengan membayar tunai $1 miliar dalam tahun pertama berlakunya piagam. Presiden Trump sendiri diperkirakan akan menjabat sebagai ketua perdana dewan, memiliki wewenang untuk memilih anggota yang akan diundang, dan memegang persetujuan akhir atas keputusan yang dibuat.
Seorang pejabat AS, menanggapi isu ini, menyatakan, “tidak ada biaya untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, namun kontribusi $1 miliar akan mengamankan keanggotaan permanen.” Pejabat tersebut menambahkan bahwa mandat kelompok ini adalah “membangun kembali seluruh Gaza,” dan “hampir setiap dolar” yang terkumpul akan dihabiskan untuk mandat tersebut, seraya menegaskan bahwa kelompok ini akan beroperasi tanpa “gaji yang mahal dan pembengkakan administrasi yang besar.”
Sejumlah pemimpin dunia telah diundang bergabung, termasuk Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Presiden Argentina Javier Milei. Negara-negara lain yang telah mengonfirmasi undangan meliputi Hongaria, India, Yordania, Yunani, Siprus, dan Pakistan. Turki, Mesir, Paraguay, serta Albania sebelumnya juga telah diundang, dengan daftar lengkap anggota diperkirakan akan diumumkan oleh AS dalam beberapa hari mendatang. Di bawah kepemimpinan Trump, kelompok ini juga telah membentuk dewan eksekutif pendiri yang beranggotakan figur penting seperti Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus AS Steve Witkoff, Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan wakil penasihat keamanan nasional AS Robert Gabriel.
Gedung Putih dalam sebuah pernyataan menjelaskan peran dewan eksekutif tersebut, mengungkapkan bahwa tujuannya adalah untuk “mengawasi portofolio yang terdefinisi dan krusial bagi stabilisasi serta kesuksesan jangka panjang Gaza.”
Namun demikian, hingga saat ini belum jelas di mana dana yang terkumpul dari para anggota Dewan Perdamaian akan disimpan atau dikelola. Usulan iuran $1 miliar ini menjadi fokus perdebatan seiring dengan upaya pembentukan dan operasionalisasi Dewan Perdamaian.
