REDAKSI

MONDAYREVIEW.COM -

Pemerintah melalui Kementerian BUMN sedang keranjingan melakukan Holding BUMN. Setelah holding Pegadaian, yang mengintegrasikan BRI dan Permodalan Nasional Madani (PNM) di mana BRI yang menjadi holding sector-nya, kemudian penggabungan Pelindo I-IV dan Holding Asuransi.

Kini cerita terulang bersamaan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara terhadap PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI. Holding BUMN Pangan mendekati kenyataan.

Cerita soal penggabungan BUMN klaster pangan ini diinisiasi oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Awal tahun 2021 Erick mencanangkan program ketahanan pangan melalui pembentukan klaster BUMN pangan. Klaster BUMN ini bertujuan untuk mengembangkan industri pangan nasional, baik untuk pemenuhan pasar domestik, substitusi impor, peningkatan ekspor serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak. Tujuannya agar Indonesia mampu berdaulat di sektor pangan.

Merdeka berdaulat merupakan semboyan Erick Thohir yang melatarbelakangi holding BUMN di segala lini itu. Dirinya mengatakan merdeka adalah memastikan kedaulatan karya dari sumber daya manusia terbaik Indonesia. Merdeka juga, kata adalah memastikan kedaulatan pangan agar anak bangsa tidak bergantung kebutuhan dasar manusia Indonesia dari negara lain.

Seiring ditekennya PP yang merupakan dasar terbentuknya Holding BUMN Pangan. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ditetapkan sebagai perusahaan holding BUMN Pangan. Dilansir dari Bisnis, Menteri Erick Thohir mengutarakan Indonesia sebagai negara agraris hendaknya dapat memanfaatkan keunggulan dengan memaksimalkan wilayah pertanian, serta dapat melebur pada sistem rantai pasok yang berorientasi market.

Yang terpenting dari terbentuknya holding ini adalah supaya harga pangan atau sembako selalu stabil di pasaran, bukan rahasia umum jika menghadapi hari raya atau hari besaran keagamaan, harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi.

Menjelang tahun baru 2022 misalnya, harga telur dan cabe rawit melambung. Kenaikannya bahkan mencapai 100%. Apa sebab? Permintaan yang besar tidak diimbangi supply yang cukup. Penyebab lain, rantai pasok kebutuhan pokok dari hulu ke hilir terhambat. Inilah yang menjadi konsen Menteri BUMN, Erick Thohir.

 

Apa Kata DPR?

Namun, ide tersebut sempat dipertanyakan oleh DPR, pasalnya PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang digadang akan memimpin holding perlu banyak perbaikan dari sisi korporasi.

Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PKS, Nevi Zuairina sempat mempertanyakan persoalan pengelolaan anggaran yang diserahkan ke PT RNI, karena pada awal November 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 di depan DPR bahwa efektivitas PT RNI dalam melaksanakan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset Tahun 2017 sampai dengan semester I Tahun 2019 kurang efektif.

Nevi menilai RNI perlu menampilkan roadmap yang jelas kepada publik akan kemana Holding pangan ini di bawa dan apa yang akan dihasilkan. Begitu pula berkaitan dengan pengelolaan anggaran harus mampu diperbaiki dari tahun sebelum-sebelumnya sehingga menjadi perusahaan yang efektif, efisien dan kontributif.

Namun begitu, saat rapat dengar pendapat dengan komisi VI yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian, di pertengahan tahun lalu.

Ketua Komisi IV Hamid Aminudin meminta Holding BUMN Industri Pangan untuk melakukan integrasi internal tata kelola calon Holding BUMN Industri pangan, serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dalam menjalin kemitraan dan pendampingan dengan petani, peternak, pembudi daya ikan, nelayan, petambak garam.

Selain itu, anggota komisi juga meminta holding BUMN Industri Pangan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan sarana prasarana yang dimiliki untuk peningkatan produksi, kualitas dan mutu, perbaikan sistem bisnis dan lingkungan sekitar sentra bisnis.

Anggota dewan juga menilai anggota holding perlu menyiapkan ketersediaan pangan kepada masyarakat Indonesia yang berbasis hasil-hasil penelitian yang dapat diterapkan secara massal, antara lain peningkatan kualitas garam rakyat yang memenuhi standar produksi untuk industri maupun rumah tangga.

Lebih lanjut, tanpa menihilkan peran BULOG, Nevi mengapresiasi langkah yang diambil Presiden dan Kementerian BUMN tersebut, Nevi menilai Holding BUMN pangan ini dapat terealisasi dalam kondisi dan keadaan ideal baik secara visi, misi dan implementasi. Sebab, efektifitas pengelolaan anggaran menjadi kunci sukses realisasi pembentukan BUMN pangan.

Demi Ketahanan Pangan

Goal besar dari holding klaster BUMN Pangan ini akan mensinergikan dan mengoptimalisasikan value chain dari hulu ke hilir. Klaster pangan ini akan mengelola sejumlah komoditas seperti beras, jagung, gula, ayam, sapi, kambing, ikan, cabai bawah merah, dan garam.

Dengan adanya kata sepakat antara Pemerintah dan DPR maka holding BUMN klaster pangan ini jadi tonggak baru yang dapat memberikan kedaulatan pangan, seperti yang dicanangkan Kementerian BUMN. Jauh-jauh hari Erick Thohir bilang dia tidak anti impor, hanya saja angka impor perlu ditekan.

Agar tidak impor terus-terusan, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki ekosistem. Dengan adanya rencana holding ini, Erick berharap ada perubahan yang signifikan dalam tata kelola pangan

Pembentukan holding BUMN pangan untuk membuat rencana bisnis lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir. Holding itu juga akan mendivestasikan bisnis-bisnis yang saat ini berada di luar bisnis inti. Hal itu dilakukan setelah dilakukan merger dan akuisisi untuk perusahaan yang disebutkan.

Beberapa rencana yang akan dilakukan seperti pemenuhan lahan tanam, perluasan lahan air sehingga area penangkapan ikan menjadi luas, selain itu juga perluasan area garam.

Seperti diketahui, delapan perusahaan pelat merah akan tergabung ke dalam rencana holding BUMN pangan. Mengacu kepada rancangan peraturan pemerintah, beberapa perusahaan akan digabungkan mulai dari PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Pertani ke dalam PT Sang Hyang Seri (SHS) dan PT Perikanan Nusantara (Perinus) ke Perusahaan Perikanan Indonesia (Perindo). Lalu ada, PT Berdikari dan PT Garam serta induk holding, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Agar rencana holding ini segera terealisasi, Direktur Utama RNI (persero) Arief Prasetyo dalam rapat dengar pendapatnya di DPR meminta adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 1,2 triliun di tahun 2022 mendatang. Hal itu digunakan untuk mendukung program kerja dalam hal ketahanan pangan.

“Dalam Nota Keuangan 16 Agustus, 5 BUMN yang sudah disetujui, kami berharap masih ada harapan untuk mendapatkan PMN dari seluruh BUMN Klaster pangan,” kata Arief.

Dari paparannya, usulan PMN yang dibutuhkan dalam klaster pangan mencapai Rp 1,2 triliun. Perinciannya bidang pertanian mencapai Rp 874 miliar, perikanan Rp 154 miliar, perdagangan Rp 32 miliar, peternakan Rp 100 miliar, dan garam Rp 40 miliar.

Bidang usaha RNI sendiri meliputi sektor gula, perkebunan, trading, distribusi, alat kesehatan, hingga mengelola bisnis pertanian, perikanan, garam, peternakan dan logistik. Manfaat PMN ini untuk penguatan industri pangan dan peningkatan inklusifitas petani, peternak, nelayan hingga UMKM.

Rencana besar lainnya mentransformasikan Bulog menjadi Badan Pangan Nasional. Direktur Utama BULOG, Budi Waseso pun tidak keberatan dengan wacana tersebut.

Inilah makna merdeka berdaulat yang dimaksudkan Erick di sektor pangan.

 

 

Baca Juga
Member of Monday Media Group.
Copyright © 2021 MondayReview .
All rights reserved.
Privacy Policy | Contact