Mondayreview.com– Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2026), untuk merespons dampak dinamika global, khususnya perang di Timur Tengah yang berimbas pada kenaikan harga energi dan komoditas. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tidak membebani masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Upaya ini dilakukan melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) agar kondisi fiskal tetap terkendali di tengah tekanan global.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah peningkatan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Selain itu, pemerintah juga mengkaji penyesuaian pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring tren kenaikan harga komoditas. Kebijakan ini diharapkan menjadi bantalan fiskal menghadapi ketidakpastian global.
Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini merupakan strategi efisiensi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak yang harganya tengah melonjak akibat konflik geopolitik.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengkaji penerapan skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini bertujuan menghemat konsumsi bahan bakar dari mobilitas harian. Rencana ini tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga diharapkan dapat diadopsi sektor swasta dan pemerintah daerah, dengan target implementasi setelah Idulfitri 2026.
Meski berbagai kebijakan disiapkan, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah-langkah tersebut menunjukkan respons adaptif pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak global yang masih berlangsung.
