Mondayreview.com – Judges are subject only to the law. Hakim hanya tunduk pada hukum. Prinsip sederhana ini menjadi salah satu fondasi penting sistem peradilan Italia. Di balik kalimat tersebut, terdapat desain kelembagaan yang panjang untuk memastikan hakim tidak mudah diintervensi kekuasaan, baik dari pemerintah, parlemen, maupun lingkungan internal peradilan sendiri.
Prinsip itu menjadi salah satu materi yang dipelajari 80 akademisi dan mahasiswa Pascasarjana Hukum Universitas Borobudur ketika mengunjungi Pengadilan Como (Tribunale di Como), Italia, Senin (9/11/2026). Melalui program International Lecturing dan studi komparatif bertema “Welcome to Como: A Meeting Between Legal Traditions — Dialogue Across Countries”, delegasi mendalami bagaimana sistem peradilan Italia bekerja, mulai dari struktur kelembagaan hingga mekanisme perlindungan hak warga negara.
Pengadilan Como berada di wilayah Lombardia Utara, kawasan yang berbatasan dengan Swiss. Letak geografis ini membuat pengadilan tersebut memiliki karakter perkara yang beragam, mulai dari kejahatan keuangan lintas negara, sengketa properti bernilai tinggi, hingga persoalan lingkungan di kawasan wisata Danau Como.
Dalam sesi bertajuk The Court of Como in Numbers, pimpinan pengadilan memaparkan kapasitas kelembagaan yang menopang pekerjaan peradilan. Pengadilan ini memiliki 30 posisi yudisial, seorang ketua pengadilan, dua ketua divisi, dan 57 staf administrasi.
Struktur operasionalnya mencakup dua divisi perdata, satu divisi pidana, serta unit pemeriksaan pendahuluan dan persidangan awal. Terdapat pula hakim dengan spesialisasi perkara ketenagakerjaan.
Dalam periode peradilan terakhir, Pengadilan Como menyelesaikan lebih dari 12.000 perkara perdata dan 5.000 perkara pidana. Totalnya melampaui 17.000 perkara. Angka tersebut memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja pengadilan sekaligus pentingnya dukungan organisasi dalam penyelenggaraan peradilan.
Namun, angka penyelesaian perkara bukan satu-satunya ukuran efektivitas pengadilan. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana setiap perkara diputus melalui proses yang independen, objektif, dan menjamin hak para pihak.
Independensi Bukan Keistimewaan Hakim
Dalam sistem konstitusional Italia, independensi kehakiman tidak diposisikan sebagai hak istimewa bagi hakim (not a privilege for judges), melainkan sebagai bentuk perlindungan bagi warga negara (protection for citizens).
Gagasan ini menarik. Sebab, independensi hakim pada dasarnya bukan tentang memberikan kekuasaan tanpa batas kepada seorang hakim. Justru sebaliknya, prinsip tersebut dimaksudkan agar kekuasaan kehakiman tidak menjadi alat kepentingan pihak tertentu.
Italia membangun perlindungan itu melalui empat dimensi. Pertama, independensi eksternal, yakni kebebasan hakim dari intervensi pemerintah, parlemen, maupun kekuasaan publik lainnya. Kedua, independensi internal, yaitu tidak adanya hierarki yang dapat mendikte substansi putusan seorang hakim.
Ketiga, koreksi putusan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah, seperti banding dan kasasi (review by law). Keempat, terdapat jaminan bahwa hakim tidak dapat diberhentikan atau dipindahtugaskan secara sepihak karena putusan yang dijatuhkannya (irremovability).
Tata kelola karier hakim juga memiliki mekanisme tersendiri. Italia mengenal Consiglio Superiore della Magistratura(CSM), lembaga konstitusional yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan karier dan disiplin magistrat secara mandiri. Melalui mekanisme ini, penempatan dan promosi hakim tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah.
Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa independensi tidak cukup dibangun melalui sumpah jabatan atau komitmen personal. Ia membutuhkan sistem yang mampu melindungi hakim ketika berhadapan dengan tekanan kekuasaan.
Ketika Jaksa Tidak Hanya Mencari Kesalahan
Pelajaran menarik lainnya muncul dari sistem peradilan pidana Italia. Dalam proses penyidikan, jaksa penuntut umum (Pubblico Ministero) tidak hanya dituntut mengumpulkan bukti yang memberatkan tersangka. Berdasarkan Pasal 358 Code of Criminal Procedure Italia, jaksa juga berkewajiban mencari fakta dan alat bukti yang menguntungkan posisi tersangka.
Ketentuan ini memperlihatkan pentingnya objektivitas dalam penegakan hukum. Jaksa tidak semestinya hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan, tetapi juga harus mempertimbangkan fakta yang dapat menunjukkan sebaliknya.
Dalam sistem tersebut, tindakan yang membatasi hak seseorang, seperti penahanan badan, tahanan rumah, maupun penyitaan, juga harus melalui mekanisme pengawasan hakim pemeriksa pendahuluan. Tujuannya mencegah penggunaan kewenangan aparat secara sewenang-wenang.
Proses pembuktian di persidangan mengedepankan pemeriksaan lisan (oral hearings) dan pemeriksaan silang (cross-examination). Penuntut umum memikul beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa melampaui keraguan yang wajar (beyond reasonable doubt). Sementara itu, terdakwa tetap dilindungi asas praduga tidak bersalah hingga putusan berkekuatan hukum tetap.
Untuk perkara pidana berat yang diancam hukuman hingga seumur hidup, Italia juga mengenal Corte d’Assise. Pengadilan khusus ini menggabungkan dua hakim profesional dan enam hakim awam (lay judges) dalam satu majelis yang memutus perkara.
Bahkan, tujuan pemidanaan memiliki landasan konstitusional tersendiri. Pasal 27 Konstitusi Italia menegaskan bahwa pidana tidak boleh bertentangan dengan martabat manusia dan harus diarahkan pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial terpidana.
Terhubung dengan Sistem Hukum Eropa
Sistem peradilan Italia juga tidak berdiri sendiri. Sebagai bagian dari Uni Eropa dan negara pihak dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, sistem hukumnya berhubungan dengan dua lembaga peradilan Eropa yang memiliki yurisdiksi berbeda.
Pertama, Court of Justice of the European Union (CJEU), yang berperan dalam penafsiran dan penerapan hukum Uni Eropa. Kedua, European Court of Human Rights (ECHR), yang mengawasi pemenuhan kewajiban negara berdasarkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.
Kedua lembaga tersebut bukan pengadilan banding biasa yang dapat memeriksa ulang seluruh putusan pengadilan nasional. Masing-masing memiliki dasar hukum dan batas kewenangan tersendiri.
Bagi para peserta, pemahaman ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum nasional berinteraksi dengan perkembangan hukum regional dan perlindungan hak asasi manusia lintas negara.
Membawa Pulang Perspektif Hukum Komparatif
Rombongan Universitas Borobudur dipimpin Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Delegasi turut didampingi Prof. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., Prof. Dr. Cicih Ratnasih, M.M., Dr. KMS Herman, S.H., M.Si., Dr. Tina Amalia, S.H., M.H., dan Dr. Muhammad Muchlas Rowi, S.F., S.H., M.H.
Sebanyak 80 peserta yang terdiri atas guru besar, dosen, serta mahasiswa program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Ilmu Hukum mengikuti rangkaian pertukaran wawasan tersebut. Selain mempelajari struktur kelembagaan, mereka juga memperoleh pemahaman mengenai pembagian peran lima profesi hukum, yakni hakim perdata, hakim pidana, jaksa, calon hakim atau aparatur peradilan, dan advokat.
Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, Prof. Faisal Santiago, mengatakan pengalaman belajar langsung di Pengadilan Como memberikan pemahaman empiris yang tidak cukup diperoleh hanya melalui pembelajaran di ruang kelas.
“Melalui pemaparan langsung para pimpinan pengadilan dan penegak hukum Como, mahasiswa dapat melihat secara nyata bagaimana efektivitas pengadilan tidak semata dinilai dari tingginya volume penyelesaian perkara yang melebihi 17.000 kasus, melainkan dari bagaimana independensi hakim, kewajiban objektivitas jaksa, jaminan perlindungan hak asasi, dan keterujian alat bukti dipertahankan secara konsisten,” jelas Faisal.
Studi komparatif ini pada akhirnya membuka ruang untuk melihat hukum dari perspektif yang lebih luas. Setiap negara memiliki sejarah, tradisi, dan desain kelembagaan yang berbeda. Karena itu, praktik peradilan Italia tidak serta-merta dapat dipindahkan ke Indonesia.
Namun, ada satu prinsip yang relevan untuk terus didalami: keadilan membutuhkan hakim yang independen, jaksa yang objektif, dan proses hukum yang melindungi hak setiap warga negara.
Dari Pengadilan Como, pelajaran itu menjadi bagian penting dari perjalanan akademik para mahasiswa dan akademisi Universitas Borobudur. Bahwa pada akhirnya, ukuran keberhasilan sistem peradilan bukan semata-mata berapa banyak perkara yang diselesaikan, melainkan seberapa jauh hukum mampu menjaga keadilan bagi setiap orang.
