Mondayreview.com– Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu agenda strategis nasional yang ditargetkan tercapai pada 2026. Program food estate atau lumbung pangan nasional menjadi tulang punggung kebijakan tersebut dengan fokus utama meningkatkan produksi komoditas pangan pokok seperti padi, jagung, dan singkong.
Pemerintah menargetkan penguatan produksi pangan nasional melalui perluasan lahan pertanian, optimalisasi sawah eksisting, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern. Pada awal 2026, stok beras nasional diproyeksikan mencapai 4,59 juta ton hingga 5 juta ton, yang disebut sebagai salah satu capaian tertinggi dalam sejarah cadangan beras nasional Indonesia.
Selain beras, pemerintah juga memperkuat produksi jagung untuk mengurangi ketergantungan impor. Indonesia menargetkan tidak lagi mengimpor jagung pada 2026 dan bahkan mulai membuka peluang ekspor setelah produksi jagung pipilan kering pada 2025 mencapai sekitar 16,16 juta ton atau melampaui kebutuhan domestik.
Program diversifikasi pangan juga terus diperluas melalui pengembangan komoditas singkong di sejumlah wilayah, termasuk di Gunung Mas. Singkong diproyeksikan menjadi salah satu cadangan pangan sekaligus bahan baku industri. Namun, pengembangan komoditas ini masih menghadapi sejumlah tantangan teknis, terutama terkait kesesuaian lahan dan produktivitas.
Untuk mendukung program swasembada pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp210,4 triliun pada 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp23,7 triliun difokuskan untuk pengembangan lumbung pangan, cetak sawah baru, dan optimalisasi lahan pertanian di berbagai daerah prioritas seperti Kalimantan Tengah dan Papua.
Pemerintah juga memperkuat dukungan melalui mekanisasi pertanian dengan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), bantuan benih unggul, hingga subsidi pupuk untuk meningkatkan produktivitas petani. Kebijakan ini dinilai mulai menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan petani.
Data terbaru menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada April 2026 mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Angka tersebut menjadi indikator meningkatnya daya beli dan pendapatan petani di tengah percepatan program ketahanan pangan nasional.
Meski optimisme pemerintah cukup tinggi, sejumlah tantangan masih menjadi perhatian, seperti konversi lahan sawah, kebutuhan evaluasi teknis food estate, serta pentingnya memastikan kesesuaian komoditas dengan karakteristik lahan. Pemerintah menegaskan bahwa swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan kecukupan produksi, tetapi juga menjamin akses masyarakat terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau.
