Mondayreview.com– Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Indonesia menghadapi dua tantangan besar yang saling berkaitan: ancaman krisis energi dan ancaman krisis air. Perubahan iklim memicu cuaca ekstrem dan kemarau panjang, sementara gejolak geopolitik dunia membuat harga energi fosil semakin sulit diprediksi. Dalam konteks inilah, langkah pemerintah mempercepat swasembada energi dan air pada 2026 menjadi agenda yang bukan sekadar teknokratis, melainkan strategi mempertahankan ketahanan nasional.
Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada energi sebagai target strategis empat tahun ke depan. Target ini cukup ambisius, tetapi memiliki dasar yang kuat karena Indonesia sesungguhnya memiliki kekayaan sumber daya energi terbarukan yang melimpah. Energi surya, panas bumi, biomassa, hidro, hingga energi laut tersedia dalam skala besar dan tersebar di berbagai wilayah nusantara.
Fokus pemerintah terhadap pengembangan energi surya hingga target kapasitas 100 GW menunjukkan adanya pergeseran paradigma energi nasional. Selama puluhan tahun Indonesia terlalu bergantung pada energi fosil, terutama batu bara dan impor BBM. Ketergantungan tersebut membuat ketahanan energi nasional sangat rentan terhadap fluktuasi harga global dan konflik internasional. Ketika harga minyak dunia melonjak, APBN ikut terbebani. Ketika pasokan global terganggu, stabilitas ekonomi nasional ikut terancam.
Karena itu, percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) bukan sekadar proyek lingkungan hidup, melainkan kebutuhan geopolitik dan ekonomi. Negara yang mampu mandiri energi akan memiliki posisi tawar lebih kuat di tengah kompetisi global. Indonesia tampaknya mulai memahami hal tersebut.
Langkah elektrifikasi desa dan pulau terpencil berbasis tenaga surya juga patut diapresiasi. Selama ini ketimpangan akses listrik menjadi salah satu hambatan pembangunan daerah tertinggal. Energi surya menawarkan solusi yang lebih murah dan fleksibel dibanding membangun jaringan listrik konvensional ke wilayah-wilayah terpencil. Dengan teknologi panel surya dan baterai yang semakin efisien, desa-desa terpencil memiliki peluang menjadi mandiri energi.
Namun, swasembada energi tidak akan cukup tanpa penguatan ketahanan air. Kemarau panjang yang diprediksi terjadi pada 2026 menjadi alarm serius bagi Indonesia. Krisis air bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang mulai dirasakan banyak daerah. Penurunan debit sungai, kekeringan lahan pertanian, hingga keterbatasan akses air bersih berpotensi memicu persoalan sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Karena itu, percepatan pembangunan bendungan, embung, irigasi, dan sumur bor merupakan langkah strategis. Infrastruktur air harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek fisik tahunan. Negara-negara yang berhasil menjaga stabilitas pangan dan industrinya umumnya memiliki sistem manajemen air yang kuat dan terintegrasi.
Program PAMSIMAS yang diperkuat di wilayah perdesaan juga menjadi contoh penting bahwa ketahanan air tidak cukup dibangun dari pendekatan sentralistik semata. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan air bersih. Infrastruktur tanpa partisipasi warga sering kali berakhir mangkrak atau tidak terawat.
Yang menarik, pemerintah mulai mendorong sinergi antara swasembada energi dan air. Integrasi penggunaan energi terbarukan untuk pompa air di daerah kering merupakan langkah yang relevan dengan tantangan masa depan. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi bisa dilakukan secara sektoral. Krisis energi dan krisis air saling berkaitan sehingga solusi yang dibangun juga harus terpadu.
Meski demikian, tantangan implementasi tetap besar. Target besar energi surya membutuhkan investasi sangat besar, kepastian regulasi, dan kesiapan industri nasional. Indonesia masih menghadapi persoalan klasik seperti birokrasi perizinan, keterbatasan infrastruktur transmisi listrik, hingga ketergantungan impor teknologi panel surya dan baterai. Jika tidak diantisipasi, swasembada energi justru dapat berubah menjadi ketergantungan teknologi baru terhadap negara lain.
Di sektor air, persoalan koordinasi antarlembaga juga masih menjadi hambatan. Banyak proyek bendungan dan irigasi yang belum sepenuhnya terkoneksi dengan kebutuhan pertanian dan tata ruang daerah. Selain itu, ancaman kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan alih fungsi lahan terus memperparah kemampuan alam menyimpan air.
Karena itu, swasembada energi dan air seharusnya tidak dipahami hanya sebagai proyek pembangunan fisik. Agenda ini harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, hingga masyarakat sipil. Tanpa perubahan pola konsumsi dan kesadaran kolektif, pembangunan infrastruktur saja tidak akan cukup.
Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi negara yang tangguh energi dan air. Posisi geografis di wilayah tropis memberikan paparan sinar matahari melimpah sepanjang tahun. Curah hujan yang tinggi juga menjadi potensi besar bila dikelola dengan baik. Tantangannya bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara visioner dan berkelanjutan.
Tahun 2026 dapat menjadi titik penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian nasional. Ketika dunia menghadapi ancaman krisis energi dan air, Indonesia memiliki kesempatan membuktikan bahwa pembangunan berbasis sumber daya domestik dan energi bersih bukan sekadar slogan politik. Jika dijalankan secara konsisten, swasembada energi dan air dapat menjadi fondasi utama ketahanan nasional sekaligus warisan strategis bagi generasi mendatang.
Belum lama ini Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan energi telah menjadi tantangan mendesak yang harus dihadapi bersama oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).
KTT tersebut merupakan bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN yang berlangsung di Cebu, Filipina, pada Kamis (7/5/2026). Presiden Prabowo menekankan bahwa meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah menjadikan isu energi bukan lagi sekadar tantangan jangka panjang, melainkan kebutuhan yang memerlukan respons cepat.
“Ketahanan energi adalah salah satu isu penting yang kita hadapi saat ini. Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menyebut kawasan BIMP-EAGA memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Potensi tersebut mencakup sumber daya dari tenaga air, tenaga surya, hingga tenaga angin, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi.
Selain itu, kawasan tersebut juga dinilai memiliki sumber daya lahan yang masih dapat dimanfaatkan untuk mendukung transisi energi di kawasan ASEAN. “Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN,” katanya.
Menanggapi potensi tersebut, Presiden Prabowo mendorong langkah konkret dalam mempercepat pengembangan energi bersih di kawasan. Beberapa inisiatif yang ditekankan antara lain pengembangan tenaga air di Kalimantan, proyek energi surya di Palawan, serta pemanfaatan energi angin di wilayah pesisir untuk masa depan energi ASEAN yang lebih stabil.
