Mondayreview.com– Kebijakan desentralisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan ruang yang lebih besar kepada pemerintah daerah, sekolah, dan pemangku kepentingan lokal untuk mengelola pengadaan bahan pangan, penyusunan menu, serta distribusi makanan bagi peserta didik. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas program karena keputusan dapat diambil lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Salah satu keuntungan utama dari desentralisasi MBG adalah kemampuannya menggerakkan ekonomi daerah. Dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan, dana program dapat berputar di wilayah masing-masing. Efek berganda ekonomi (multiplier effect) ini berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan menu dengan karakteristik lokal. Daerah pesisir dapat memanfaatkan hasil perikanan sebagai sumber protein, sementara wilayah agraris dapat mengoptimalkan hasil pertanian setempat. Penyesuaian tersebut memungkinkan penyediaan makanan bergizi yang tetap sesuai dengan budaya, kebiasaan konsumsi, dan preferensi masyarakat, sehingga meningkatkan tingkat penerimaan siswa terhadap program.
Keunggulan lainnya adalah pengawasan yang lebih dekat terhadap kualitas makanan. Sekolah, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat lebih mudah memantau proses penyediaan makanan, mulai dari bahan baku hingga distribusi. Dengan jarak pengawasan yang lebih pendek, potensi makanan rusak, basi, atau tidak sesuai standar dapat dideteksi lebih cepat dibandingkan sistem yang terlalu terpusat.
Namun, desentralisasi juga membawa sejumlah risiko yang perlu diantisipasi. Besarnya anggaran yang mengalir ke daerah membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana, praktik mark-up harga, hingga korupsi dalam proses pengadaan. Tanpa sistem transparansi dan audit yang kuat, tujuan mulia program berpotensi terganggu oleh persoalan tata kelola.
Tantangan lain adalah kesenjangan kapasitas antarwilayah. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur logistik, sumber daya manusia, dan kemampuan manajemen yang sama. Akibatnya, kualitas layanan MBG dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Daerah yang memiliki tata kelola baik mungkin mampu menyajikan makanan berkualitas tinggi, sementara daerah yang kurang siap berisiko mengalami kendala distribusi dan mutu.
Masalah standarisasi juga menjadi perhatian penting. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa pelaksanaan MBG tetap mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang seragam terkait kandungan gizi, keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas pelayanan. Jika pengawasan terlalu longgar, perbedaan standar antarwilayah dapat memunculkan ketimpangan manfaat program bagi peserta didik.
Karena itu, banyak pengamat menilai model yang paling ideal adalah kombinasi antara desentralisasi pelaksanaan dan sentralisasi standar. Pemerintah pusat berperan menetapkan regulasi, target gizi, sistem pelaporan digital, serta mekanisme audit, sementara pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam pengadaan bahan pangan dan penyusunan menu sesuai potensi lokal. Dengan keseimbangan tersebut, MBG diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga akuntabilitas dan kualitas layanan secara nasional.
