Mondayreview.com– Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menghadirkan skema pinjaman lunak bagi masyarakat sebagai bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketergantungan warga terhadap rentenir. Gagasan tersebut disampaikan Prabowo dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Prabowo mengatakan negara perlu memastikan masyarakat memiliki penghasilan yang layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan dan tempat tinggal. Dengan kondisi ekonomi yang lebih kuat, masyarakat diharapkan tidak perlu mencari pinjaman berbunga tinggi dari rentenir untuk memenuhi kebutuhan bulanan.
Menurut Prabowo, pembiayaan tersebut nantinya dapat bersumber dari kekuatan ekonomi Indonesia sendiri. Pemerintah ingin masyarakat memiliki akses terhadap modal dengan biaya yang tidak memberatkan sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh pembiayaan formal.
“Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat, sehingga rakyat kalau perlu dia dapat pinjaman lunak dari kekuatan kita sendiri,” ujar Prabowo. Ia menegaskan pemerintah akan mewujudkan strategi tersebut dalam waktu dekat dan tidak ingin masyarakat terus bergantung kepada tengkulak atau pemberi pinjaman informal.
Kebijakan pembiayaan murah ini disebut sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Prabowo mengklaim telah melakukan perhitungan secara rinci terkait kebijakan yang akan dijalankan dan optimistis program tersebut mampu mengangkat jutaan masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan.
Namun, efektivitas program nantinya akan sangat bergantung pada desain skema pembiayaan, termasuk tingkat bunga atau margin, sasaran penerima, mekanisme penyaluran, pengawasan, serta perlindungan agar kredit tidak berubah menjadi beban baru bagi masyarakat. Akses pembiayaan juga perlu dibarengi peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan agar pinjaman benar-benar produktif.
Gagasan tersebut sekaligus menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan akses pembiayaan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan janji pinjaman lunak menjadi program konkret yang mudah diakses masyarakat, berkelanjutan secara fiskal, dan mampu menjadi alternatif yang lebih sehat dibandingkan pinjaman informal.
